Wawancara Dengan Seorang Relawan: Bencana Lombok Teguran Bagi Pemangku Kebijakan

Wawancara Ekslusif dengan relawan gempa Lombok dr. Joko Wiyono (Dokter Rumah Sakit Pertamina Pusat).

Bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terjadi sejak akhir Juli 2018 lalu menyisakan berbagai cerita. Di balik ratusan korban yang meninggal, ribuan luka-luka dan hampir setengah juta penduduk mengungsi, ada pelajaran berharga yang bisa di petik dari musibah tersebut.

Salah seorang relawan yang terjun langsung ke Kecamatan Pemenang, Lombok Utara yaitu dr. Joko Wiyono menceritakan kisahnya kepada MINA saat ditemui di Rumah Sakit Pertamina Pusat Jakarta pada Rabu, 29 Agustus 2018.

Berikut adalah petikan wawancara wartawan MINA dengan dr. Joko Wiyono.

MINA: Warga Lombok mempunyai tingkat religiusitas yang bagus, tapi kenapa ada gempa di wilayah itu? Apakah itu cobaan atau azab?

dr. Joko Wiyono: Menurut saya, kejadian gempa di Lombok tidak bisa di generalisir sebagai cobaan atau azab. Hal itu bisa dikatakan sebuah musibah atau cobaan bagi mereka, masyarakat yang tetap melaksanakan ajaran agamanya (dalam koridor Islam). Bagi mereka yang wafat, insya-Allah syahid.

Namun, ini bisa dikatakan sebagai sebuah teguran kepada para pemangku kebijakan. Karena mungkin membuat kebijakan-kebijakan yang tidak selaras dengan syariat Islam. Contoh yang paling jelas terlihat adalah pariwisata pantai di Lombok.

Meski labelnya wisata Islam, tapi sangat jelas di sana para turis dengan baju seadanya (bikini) berkunjung ke tempat itu. Sebuah pemandangan yang kontras bukan, jika masyarakatnya yang religius, namun di sana juga ada para turis yang buka aurat di tempat umum.

Ini menunjukkan bahwa para pemangku kebijakan di wilayah itu harus introspeksi, mungkin ada hal yang tidak benar menurut syariat agama  di sana.

MINA: Menurut Anda, apa hal yang paling dibutuhkan warga Lombok saat ini?

dr. Joko Wiyono: Masih banyak dari mereka para pengungsi yang belum tertangani. Mereka masih kekurangan makanan, air, penanganan kesehatan dan sanitasi. Oleh sebab itu, menghidupkan fasilitas sosial seperti sanitasi air, dapur umun, sarana kesehatan dan kebutuhan dasar warga Lombok lainnya sangat dibutuhkan.

Pada hari ke-3 setelah terjadinya gempa, di Mataram, ibu kota NTB  itu masih lumpuh. Kegiatan di pasar tidak ada, pelayanan kesehatan dilakukan darurat, sekolah libur.

Kemudian kami menuju ke kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Di sana kami mendirikan tenda untuk menerima pasien dengan berbagai macam penyakit seperti patah tulang, penyakit dalam dan bahkan ada yang trauma sampai tidak mau makan atau tidur. Kami melakukan penangan tahap awal, untuk operasi berat dikirim ke rumah sakit di Bali atau Surabaya.

Bahkan mereka ada yang masih berada di bukit-bukit karena takut terjadi Tsunami. Ada satu kejadian, mereka saling berebut jalan yang sempit untuk menuju bukit, dalam suasana gelap dan akhirnya terjadi kecelakaan menyebakan beberapa orang cedera.

MINA: Pemerintah tidak menetapkan gempa Lombok menjadi bencana nasional, apa komentar Anda?

dr. Joko Wiyono: Saya lebih melihat itu sebagai statemen politis. Tapi yang pasti, para warga korban gempa Lombok butuh bantuan dan penanganan secepatnya, terlepas dari status bencana itu.

Memang saya lihat di lapangan, distribusi bantuan belum merata. Di satu daerah banyak bantuan menumpuk, sementara di tempat lain yang jaraknya tidak terlalu jauh, malah belum tersentuh bantuan sama sekali. Bahkan saya temui ada salah satu kelopok partai membagikan bantuan, tapi selesai itu langsung di tinggal begitu saja tanpa menganalisa kebutuhan apa saja yang masih mereka perlukan. Mereka hanya menancapkan bendera di sana dan difoto sebagai alat kampanye.

Koordinasi antar elemen sangat penting sehingga para korban bisa mendapat bantuan sesuai kebutuhan mereka dengan cepat. Itu yang harus dicatat pemerintah.

MINA: Sebagai seorang dokter yang telah berkunjung ke lokasi gempa, apa hal paling mendesak yang harus dilakukan Kementerian Kesehatan untuk Lombok?

dr. Joko Wiyono: Kesehatan adalah modal untuk pembangunan manusia. Oleh sebab itu, pemerintah harus bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, terutama yang mendasar seperti MCK darurat, sanitasi air dan sebagainya. Karena saya temui banyak dari korban yang melakukan aktifitas MCK yang tidak sehat.

Di hari ke-7 pasca gempa, kami juga bekerjasama dengan TNI dan para tokoh masyarakat yang membantu masyarakat membuatkan MCK, sanitasi air dan kami berikan alat bor air bersih.

MINA: Menurut Anda, butuh berapa lama Lombok akan pulih seperti semula?

dr. Joko Wiyono: Untuk menjawab persoalan itu, pemerintah harus bekerja sama dengan pihak yang berkopentensi seperti BMKG dan BNPB. Pemerintah harus mencari informasi apakah daerah bencana sudah layak untuk dibangun  rumah atau belum. Bahkan untuk menyingkirkan puing-puing reruntuhan warga di Lombok membutuhan banyak bantuan.

MINA: Menurut Anda, apakah kinerja pemerintah daerah NTB sudah maksimal?

dr. Joko Wiyono: Pemerintah daerah saya rasa cukup membantu meskipun bupati dan pejabatnya menjadi korban dan mengungsi juga. Ada seorang bidan yang suaminya sendiri menjadi korban gempa yang meninggal tapi tetap bekerja melayani korban lain. Para petugas kesehatan tentu punya komitmen, ini adalah panggilan kemanusian.

MINA: Menurut Anda sebagai dokter RS Pertamina, apakah yang harus dilakukan para perusahaan BUMN salam ikut andil berperan dalam gempa Lombok?

dr. Joko Wiyono: Tentu saja perusahan-perusahan BUMN adalah garda utama untuk menangani setiap bencana bahkan seperti bencana di Jogja dan Aceh sebelumnya. Kami selaku bagian operasional menyatakan siap untuk membantu para korban gempa di Lombok.

MINA: Selama berada di Lombok, hal-hal unik apa yang anda temukan di sana yang tidak ada di Sini?

dr, Joko Wiyono: ada dua kejadian unik, yang pertama Turis Tahlilan. Itu terjadi ketika para turis ikut mengungsi ke bukit bersama warga. Warga merasa cemas dan situasinya mencekam karena masih banyak terjadi gempa kecil yang menggoyang tubuh. Mereka mengira bahwa ini akan terjadi kiamat sehingga mereka menggelar Tahlilan bersama, secara spontan para turis yang ikut mengungsi tadi ikut Tahlilan juga dengan pakaian seadanya (bikini) karena mereka baru berlibur ke pantai.

Yang kedua adalah para ojek motor di sana menolak dibayar 10 juta padahal hanya untuk mengantar para Turis tadi ke bawah bukit yang jaraknya tidak lebih dari dua km saja. Sepertinya saat itu uang sudah tak berharga lagi di sana. (WE/SJ/P2)

 

Mi’raj News Agency (MINA)