Bertemu Netanyahu, Kanselir Jerman Tegaskan Tak akan Akui Negara Palestina

Yerusalem, MINA – Kanselir Jerman Friedrich Merz memanfaatkan kunjungan pertamanya ke Palestina yang diduduki Israel pada Ahad (7/12) untuk menegaskan kembali penolakan Berlin mengakui negara Palestina.

Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa negara besar Uni Eropa, termasuk Spanyol, Irlandia, Slovenia, Prancis, Belgia, dan Luksemburg, telah secara resmi mengakui Palestina, bergabung dengan Swedia dan lebih dari selusin anggota Uni Eropa lainnya yang sebelumnya telah mengambil langkah tersebut. Almayadeen melaporkan.

Pergeseran Eropa yang semakin meluas ini membuat Jerman semakin terasing dalam pendiriannya, memperkuat persepsi Berlin semakin menjauh dari konsensus yang muncul di dalam Uni Eropa tentang kenegaraan Palestina.

Berdiri di samping Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di al-Quds yang diduduki, Merz mengatakan Jerman tidak akan bergabung dengan negara-negara Eropa lainnya yang bergerak menuju pengakuan.

“Itulah sebabnya Pemerintah Federal Jerman, tidak seperti negara-negara Eropa lainnya, telah abstain dari pengakuan prematur terhadap negara Palestina. Dan kami juga tidak akan melakukannya dalam waktu dekat. Karena negara ini, masih belum memiliki semua prasyarat untuk menjadi negara merdeka. Sekali lagi, tidak seorang pun dari kita yang tahu bagaimana proses ini akan berakhir,” ujarnya kepada para wartawan.

Pernyataan Merz muncul meskipun terdapat dokumentasi ekstensif dari badan-badan PBB, lembaga-lembaga kemanusiaan, dan kelompok-kelompok pemantau yang menunjukkan bahwa Israel telah melanggar gencatan senjata hampir setiap hari sejak gencatan senjata dideklarasikan, dengan ratusan insiden tercatat mulai dari serangan udara dan serangan pesawat tak berawak hingga serangan darat dan tembakan angkatan laut.

Organisasi-organisasi hak asasi manusia berpendapat pelanggaran yang hampir terus-menerus ini membuat pembicaraan tentang “proses perdamaian” menjadi tidak bermakna secara fungsional, sekaligus memperdalam keruntuhan kemanusiaan di Gaza.

Kunjungan tersebut juga membawa ironi diplomatik. Netanyahu saat ini menjadi subjek surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebuah status yang mencegahnya bepergian dengan aman ke sebagian besar ibu kota Eropa tanpa membuat negara tuan rumah tunduk pada kewajiban hukum berdasarkan Statuta Roma.

Dengan melakukan perjalanan ke al-Quds yang diduduki alih-alih mengundang Netanyahu ke Berlin, Merz secara efektif menghindari tanggung jawab Jerman sebagai negara anggota ICC, menjaga hubungan politik sekaligus menghindari komplikasi yang secara hukum akan dipicu oleh kehadiran Netanyahu di tanah Jerman.

Kritik di dalam Jerman juga semakin intensif. Partai Kiri dan beberapa pakar hukum berpendapat sikap Berlin menunjukkan pola kepatuhan selektif terhadap hukum internasional, terutama setelah pemerintah Jerman diam-diam melanjutkan ekspor senjata kategori tertentu ke Israel awal tahun ini meskipun sempat terhenti. []

Mi’raj News Agency (MINA)