Jakarta, 16 Rabiul Awwal 1438/16 Desember 2016 (MINA) – Setelah hampir setahun mempersiapkan diri, Badan Restorasi Gambut (BRG) siap implementasi kerja di tahun 2017.
Persiapan yang telah dilakukan antara lain pembuatan peta lahan gambut yang memasuki tahap akhir, dengan menggunakan teknologi light detecting and ranging (LiDAR) yaitu sebuah metode survei yang digunakan untuk mengukur jarak ke sebuah target dengan cahaya laser ke target tersebut.
Kelapa BRG, Nazir Foead menyatakan dalam keterangan pers yang diterima MINA, Jum’at (16/12), saat ini pemetaan hidrologis sudah hampir selesai. Target BRG adalah melakukan restorasi untuk 2.4 juta hektare dengan pembagian 684 ribu ha kawasan lindung, 1.4 juta ha kawasan budidaya berizin, dan 396 ribu ha adalah kawasan budidaya tidak berizin.
Lahan restorasi gambut tersebar di tujuh provinsi yakni terdiri dari restorasi pasca kebakaran 2015, restorasi kubah gambut berkanal, restorasi kubah gambut tidak berkanal (utuh), dan restraso gambut dangka berkanal.
Baca Juga: Pakar Timteng: Mayoritas Rakyat Suriah Menginginkan Perubahan
Persiapan lain yang sudah dilakukan BRG di tahun 2016 adalah pembuatan pedoman teknis yang berisi pedoman pemantauan lahan gambut yang mencakup referensi jumlah unit water logger real time dan akan dipasang di empat kabupaten target restorasi, modul kegiatan ‘Generasi Muda Peduli Desa Gambut Sejahtera’, serta panduan dan modul pelatihan pembangunan sekat kanal dan sumur bor.
Terkait kemitraan untuk melakukan restorasi gambut, BRG telah menjalin kerjasama antara pemerintah, NGO, dunia usaha, dan universitas yang didukung oleh donor antara lain: USAID di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, MCAI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi, Provinsi Jambi, UKCCU di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan Norwegia untuk pemetaan kesatuan hidrologis gambut (KHG) di empat kabupaten prioritas BRG yaitu: Kepulauan Merani, Musi Banyuasin, Ogan Kemiring Ilir, dan Pulang Pisau.
Selain itu, BRG telah melakukan pemetaan sosial dimana 104 desa telah dimulai intervensi sosial dengan total luasan sebesar 806.312 hektare.
Fokus utama rancangan besar ini adalah pada aspek pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dengan lima strategi, yaitu: pertama, menyediakan insentif dan disinsentif ekonomi, kedua, penguatan peranan masyarakat desa dan pranata sosial, ketiga, penegakan hukum, sinkronisasi peraturan perundangundangan dan penertiban perizinan di sektor berbasis lahan, keempat, pengembangan infrastruktur di wilayah rawan terbakar, dan kelima, penguatan respon tanggap api.
Baca Juga: Festival Harmoni Istiqlal, Menag: Masjid Bisa Jadi Tempat Perkawinan Budaya dan Agama
Implementasi rancangan besar ini akan diprioritaskan di 731 desa yang tersebar di 66 kota dan kabupaten di delapan provinsi: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua. (L/Ima/R01)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Industri Farmasi Didorong Daftar Sertifikasi Halal