Deklarasi Jakarta Harapan Baru Bagi Palestina

Presiden Joko Widodo memimpin pembukaan KTT <a href=

Luar Biasa ke-5 OKI di di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (7/3). KTT Luar Biasa ke-5 OKI membahas mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. OIC-ES2016/Subekti." width="3702" height="2472" /> Presiden Joko Widodo memimpin pembukaan KTT Luar Biasa ke-5 OKI di di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (7/3). KTT Luar Biasa ke-5 OKI membahas mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. (Foto: OIC-ES2016/Subekti)

Oleh: Illa Kartila – Redaktur Senior Miraj Islamic News Agency (MINA)

Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Kelima Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) yang berlangsung dua hari – 6 s/d 7 Maret 2016 di Indonesia – telah usai dan menghasilkan Deklarasi Jakarta yang isinya antara lain seruan untuk mendukung Palestina dan status Kota Jerusalem beserta sejumlah langkah konkret penyelesaiannya.

Lebih dari 600 delegasi dari 57 negara anggota OKI, peninjau dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, anggota kuartet pembicaraan damai Palestina, hadir dalam KTT ini seperti yang dijelaskan Direktur Jenderal Multilateral Kemenlu RI, Hassan Kleib.

OKI pertama kali dibentuk pada 1969 di Maroko sebagai respons atas aksi pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, oleh kaum ekstremis Yahudi. Namun, sejumlah perundingan damai Palestina-Israel selama beberapa dekade terakhir justru diwadahi negara-negara atau organisasi lain, bukan OKI.

KTT OKI ini disebut luar biasa karena berlangsung di luar penyelenggaraan KTT reguler yang diadakan setiap 3 tahun sekali. KTT OKI sebelumnya tahun 2013 telah berlangsung di Kairo, sementara KTT berikutnya akan berlangsung pada 15-16 April mendatang di Istanbul, Turki. KTT LB OKI di Jakarta hanya membahas masalah Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Menurut Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menjelang KTT OKI, Deklarasi Jakarta lebih kepada tindak lanjut dari political call. “Jadi kita bersama teman-teman OKI mempersiapkan hal-hal yang sifatnya praktis, konkret yang dapat disepakati OKI,” jelasnya.

Di antara hal-hal yang konkret dalam Deklarasi Jakarta itu adalah himbauan kepada umat Islam di seluruh dunia untuk menyumbangkan USD1 per orang demi membangun ekonomi rakyat Al Quds Al Sharif di Palestina.

Seruan ini tercantum dalam poin 15 Deklarasi Jakarta yang selengkapnya berbunyi: “menghidupkan kembali kontribusi keuangan untuk disalurkan kepada Al Quds Funds and Waqf, memperluas partisipasi negara anggota OKI, masyarakat dan institusi swasta, serta memanggil semua umat Muslim berkontribusi USD1 untuk pendanaan Al Quds dan Al Aqsa.”

Dana tersebut untuk melestarikan situs suci di Al Quds, termasuk kompleks masjid Al Aqsa, menjaga warisan budaya sekaligus situs bersejarah di kota suci Yerusalem, yang merupakan bagian dari identitas Arab-Islam sehingga rakyat Palestina tetap tabah menghadapi perlakuan keji Israel.

Tentang pelaksanaan imbauan sumbangan itu, Dirjen Hubungan Multilateral Kemenlu RI, Hassan Kleib menyatakan, implementasinya diserahkan kepada lembaga-lembaga sosial di masing-masing negara.

“Kita ingin melindungi situs suci kompleks Al Aqsa, dan itu membutuhkan dana. Jadi kami ingin masyarakat internasional ikut andil. Bukan hanya himbauan tapi simbolik. Andai seorang muslim menyumbang satu dolar, pasti akan membantu,” katanya kepada sebuah media di Jakarta.

Dia berharap, dukungan simbolis itu bisa menjadi inisiatif dari organisasi-organisasi Islam, masyarakat sipil dan lainnya untuk memperingan penderitaan warga Palestina, yang sedang berjuang meraih kemerdekaanya sejak penjajahan Israel pada 1967.

Bagi rakyat Pelestina seperti ditegaskan Presiden Mahmoud Abbas pada pertemuan pers di Jakarta, status kedaulatan dan kedudukan Al Quds Al Sharif sangat penting dan dia ingin dunia tahu posisi itu. “Al Quds Al Sharif adalah jantung Palestina. Tidak ada Palestina tanpa Al Quds Al Sharif.”

Oleh karena itu dia menilai upaya Israel untuk mengisolasi Al Quds Al Sharif merupakan hal yang tidak masuk akal dan Abbas yakin masyarakat internasional tidak akan setuju akan isolasi tersebut.

Apa yang dialami rakyat Palestina di Al Quds Al Sharif (kota yang disebut Israel dengan nama Yerusalem), tidak lepas dari kekerasan yang ditunjukkan Israel guna mengikis identitas, pembelaan diri serta keteguhan rakyat Palestina untuk merdeka.

“Mereka melakukan agresi seperti ke masjid Al Aqsa berulang-ulang, demikian juga terhadap banyak situs lainnya. Untuk itu KTT LB OKI ini harus mampu menjadi jalan guna mencapai perdamaian internasional. Kita harus lebih tegas lagi menindak Israel,” katanya sambil menambahkan bahwa Palestina akan terus maju melawan pendudukan Israel yang sewenang-wenang.

Para peserta KTT LB OKI juga menyepakati penguatan dukungan politis untuk menghidupkan kembali proses perdamaian, meminta Israel segera menghentikan kebijakan agresi militernya dan memberikan kemerdekaan yang fundamental bagi rakyat Palestina, melarang masuknya produk Israel ke negara-negara anggota OKI.

Bukan Sekadar Komunike

Sekretaris Jenderal OKI, Iyad Ameen Madani menyatakan KTT LB 2016 yang fokusnya pada pembahasan status kemerdekaan Palestina dan Al Quds Al Sharif, bukan sekadar pertemuan komunike biasa, tetapi ada aksi yang hendak dilakukan.

Aksi yang dimaksud ialah sejumlah tindakan nyata dari para pemimpin negara Islam untuk sama-sama meneruskan perundingan damai dengan Israel, meminta dengan tegas agar agresi militer terhadap Palestina dihentikan, dan keputusan pleno untuk menolak distribusi produk Israel.

“Isu-isu inti OKI dibentuk terkait Palestina dan Al Quds Al Sharif. Ini bukan isu kawasan, tetapi isu bagi kita semua (negara Islam). Sangat penting meneruskan negosiasi perdamaian Israel-Palestina sesuai waktu yang ditentukan,” katanya dalam pertemuan pers usai KTT OKI ditutup.

Dia menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan masyarakat Islam bagi kemerdekaan rakyat Palestina. Perjuangan ini harus terus disuarakan sehingga kepentingan Palestina tidak akan dilemahkan oleh perbedaan-perbedaan yang ada.

Dalam sambutannya di forum tersebut, Mahmoud Abbas menyampaikan beberapa permintaan pada peserta KTT LB diantaranya semua negara mendukung penyelesaian konflik yang terjadi di Palestina. “Apa yang terjadi di Palestina adalah okupasi terlama dalam sejarah dunia modern. Namun masyarakat kami akan menjadi lebih kuat dengan adanya bantuan dari dunia internasional.”

Dia mengungkapkan, selama ini negaranya telah melakukan berbagai cara membebaskan wilayah suci Al-Quds di Yerusalem. Namun belum ada yang berhasil dilakukan. “Betapa saat ini Palestina membutuhkan dukungan internasional untuk mewujudkan kebebasan,” katanya.

Selama tujuh dekade masa okupasi Israel atas Palestina, kata Abbas, pihaknya sudah 10 kali meminta dukungan pengamanan pada dunia internasional. “Kali ini Palestina membutuhkan tindakan yang jelas untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kita tak perlu membuang waktu lagi dengan bernegosiasi, tak ada perundingan yang bisa ditawarkan kepada Israel yang sudah mengambil kedamaian pada orang-orang kami (Palestina).”

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada penutupan KTT OKI mengaku merasakan dukungan penuh dan solidaritas dunia Islam terhadap Palestina. “Saya gembira para pemimpin dunia Islam sepakat merapatkan barisan dan memperkuat persatuan untuk menggelorakan kembali dukungan terhadap rakyat Palestina.”

Dia juga menyatakan kelegaannya karena KTT OKI berhasil mengesahkan dua dokumen sangat penting. Pertama adalah resolusi yang menegaskan kembali posisi prinsip dan komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. “Resolusi ini diharapkan sejalan dengan kehendak rakyat Palestina.”

Kedua, adalah Deklarasi Jakarta yang merupakan inisiatif Indonesia, yang memuat rencana aksi konkret para pemimpin OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. “Kami berterima kasih atas dukungan tersebut. Indonesia siap bekerja sama untuk mendukung implementasi deklarasi tersebut,” katanya.

Seperti harapan Abbas, konsolidasi semua anggota OKI dan sejumlah negara lain dalam KTT LB OKI 2016 bisa berujung pada perdamaian di Palestina. “Hanya ini cara untuk mengembalikan perdamaian internasional. Saya yakin jika pertemuan ini berjalan lancar, kita bisa menyelesaikan masalah di Palestina dalam kurun waktu dua bulan.” (R01/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)