Dirjen PHU : Usulan Biaya Haji untuk Keadilan dan Keberlanjutan

Jakarta, MINA – Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI, Hilman Latief mengatakan usulan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) 1444 H. / 2023 M. yang disampaikan pemerintah kepada Komisi VIII DPR RI mengusung prinsip berkeadilan dan berkeberlanjutan bagi semua jemaah haji Indonesia.

Hal ini disampaikan Dirjen PHU dalam Media Gathering bertajuk “Biaya Haji 2023 Naik?” yang dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai media online dan elektronik di Jakarta, Selasa (24/1/2023).

“Kita masih mencari solusi dan rasionalisasi bersama. Kita harus punya empati dan simpati bagaimana kita memiliki pembiayaan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk semua antrian jemaah haji Indonesia. Kemenag sama sekali tidak ada niat memberatkan calon jemaah haji,” ujarnya.

“Dengan biaya dan nilai manfaat yang sangat tinggi diperlukan rasionalisasi. Kita harus bisa menawarkan pembiayaan yang normal,” lanjutnya.

Baca Juga: Bulog: Stok Beras Nasional Aman pada Natal dan Tahun Baru

Pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2023 sebesar Rp69.193.733. Bipih adalah komponen biaya yang dibayar oleh jemaah haji.

Jumlah Bipih yang diusulkan tahun ini adalah 70% dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909. Sisanya yang 30% (Rp29.700.175) diambilkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.

Hilman menambahkan, hasil rapat bersama Komisi VIII DPR RI nanti akan menjadi skenario terbaik yang akan diambil.

Terkait pelayanan penyelenggaraan haji, lanjutnya, Kemenag sudah bertemu berbagai pihak termasuk syarikah di Arab Saudi yang akan melayani seluruh jemaah haji dunia.

Baca Juga: Media Ibrani: Empat Roket Diluncurkan dari Gaza

“Kita akan berdiskusi bagaimana rasionalisasi haji bisa dilakukan agar kenaikan biaya haji seperti yang terjadi pada tahun 2022 bisa diantisipasi lebih awal. Poinnya adalah dalam satu bulan ke depan kita berharap situasi semakin kondusif. Konsep berhaji itu adalah istitha’ah atau seseorang yang memiliki bekal secara finansial,” lanjutnya.

Media Gathering ini dipandu Stafsus Menag, Wibowo Prasetyo menghadirkan dua narasumber Dirjen PHU Hilman Latief dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.

Pertemuan dengan insan pers juga mendiskusikan biaya haji 2023, dan perspektif masa depan jemaah haji Indonesia. (L/RS2/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: BRIN Kukuhkan Empat Profesor Riset Baru