Dubes M. Hery Saripudin: Afrika Jadi Prioritas Diplomasi Ekonomi Indonesia

Tim Wartawan Kantor Berita MINA mengadakan wawancara eksklusif dengan Dr. Mohamad Hery Saripudin, M.A., yang baru dilantik sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (LBBP RI) untuk Republik Kenya merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, dan Republik Uganda.

Selain Dubes di empat negara Afrika Timur itu, Dubes Hery juga ditunjuk sebagai Perwakilan Tetap (Watap) RI di United Nations Environmental Programme (UNEP) dan United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) yang berkedudukan di Nairobi, Kenya.

Tim Wartawan Kantor Berita MINA terdiri dari Redaktur Senior Widi Kusnadi, Kepala Peliputan Rana Setiawan, dan Kepala Redaksi Arab Rifa Berliana Arifin.

Dalam wawancara di Jakarta pada Ahad (20/9) ini, Dubes Hery menyatakan siap mengemban tugas untuk fokus meningkatkan diplomasi ekonomi yang sedang gencar dijalankan oleh pemerintah.

Menurutnya, potensi kerja sama, terutama pada bidang ekonomi antara RI dengan masing-masing negara akreditasi sangat besar.

Di samping itu Dubes Hery mengatakan, diplomasi multilateral ini juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan diplomasi ekonomi.

Dr. Mohamad Hery Saripudin, M.A. dilantik sebagai duta besar bersama dengan 20 duta besar lainnya pada 14 September 2020 di Istana Negara Jakarta oleh Presiden RI Joko Widodo.

Pengangkatan seluruh duta besar tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/P Tahun 2020 tanggal 11 September 2020, 92/P dan 93/P Tahun 2020  tanggal 14 September 2020 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

Pria kelahiran Indramayu 57 tahun itu sebelumnya bertugas sebagai diplomat di Afrika Selatan, Kanada, Amerika Serikat, dan terakhir sebagai Konjen RI di Jeddah Arab Saudi.

Pria berkaca-mata lulusan SMAN Indramayu angkatan ’81 dan alumnus Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) jurusan Hubungan Internasional angkatan ’81 itu juga pernah menjabat sebagai Director for Centre of Policy Analysis and Development on Asia-Pacific and African Affairs (Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Asia-Pasifik dan Afrika) Kementerian Luar Negeri RI.

Saat menjadi Konsul Jenderal RI Jeddah, Dubes Hery menerima penghargaan Primaduta Award tiga tahun berturut-turut, 2015-2017. Dia mendapat gelar doktor Hubungan Internasional Unpad Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Pascasarjana pada 2018.

Dubes Hery pada masa tugasnya nanti akan berkedudukan di Nairobi, Kenya.

Berikut kutipan wawancara nya:

MINA: Apa saja tugas prioritas Anda sebagai Dubes sekaligus Watap yang berkedudukan di Nairobi?

Dubes Hery: Oke. Sebelum menggambarkan tugas-tugas prioritas. Saya ingin menggambarkan portfolio saya terlebih dahulu. Saya ditunjuk menjadi Duta Besar LBBP RI untuk Republik Kenya merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, dan Republik Uganda. Ini secara bilateral.

Selain itu, saya juga ditunjuk sebagai Perwakilan Tetap (Watap) RI di United Nations Environmental Programme (UNEP) dan United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) yang berkedudukan di Nairobi, Kenya.

Dalam dunia diplomatik, Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki sebanyak 132 perwakilan yang terdiri dari 95 Kedutaan Besar, tiga Perutusan Tetap untuk PBB di New York, Jenewa dan Nairobi, serta Perutusan Tetap untuk ASEAN di Jakarta, 30 Konsulat Jenderal dan empat Konsulat.

Jadi ada tiga jenis perwakilan.

Pertama, paling populer, KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) yang dipimpin Duta Besar (Dubes) sifatnya bilateral dengan negara akreditasi, mengkover seluruh aspek kerja sama, mulai kerjasama politik, keamanan ekonomi, sosial, budaya, perlindungan masyarakat dan sebagainya. Kedua, KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) dipimpin oleh Konsul Jenderal (Konjen), wilayah kerja dan subtansi portofolionya terbatas, hanya lingkup ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan masyarakat, tidak boleh menangani politik dan keamanan. Wilayah kerjanya tidak seluruh negara akreditas.

Sebagai contoh, KBRI Riyadh itu wilayah kerjanya membawahi seluruh wilayah negara Arab Saudi. Sementara KJRI Jeddah wilayah kerjanya hanya meliputi 7 Provinsi dari total 13 provinsi di Arab Saudi, yakni Provinsi Mekkah, Madinah, Najrah, Jizan, Asir, Tabuk dan Al-Baha. Jadi pada kerja sama bidang politik itu tanggung jawabnya Duta Besar, oleh karena itu Konjen harus berkoordinasi dengan Dubes. Sekalipun keduanya mempunyai otoritas yang sama independen. KBRI dan KJRI juga sama dalam pengangkatan Duta Besar dan Konsulat Jenderal berdasarkan SK presiden.

Kemudian yang ketiga, PTRI (Perutusan Tetap Republik Indonesia) ini menangani kerjasama multilateral dipimpin oleh Wakil Tetap (Watap) Republik Indonesia gelarnya sama Duta Besar, menyebutnya sebagai Permanent Representative. Perlu diketahui PBB memiliki empat kantor utama, sesuai ranking besarannya yakni pertama kantor PBB di New York, Amerika Serikat, sebagai markas utama badan dunia tersebut, tempat badan utama PBB berkantor, seperti Majelis Umum dan Dewan Keamanan, menangani politik dan keamanan. Kedua kantor PBB di Jenewa, Swiss, yang menangani isu HAM, social cultural dan legal.

Nah yang ketiga sebenarnya di Nairobi, Kenya, menjadi markas PBB terbesar ketiga setelah New York dan Jenewa, menangani isu lingkungan dan tata kota, peningkatan permukiman kumuh, termasuk masalah Perubahan Iklim. Selanjutnya keempat kantor PBB di Wina, Austria, yang menangani isu nuklir merupakan rumah bagi Badan Enegeri Atom Internasional (IAEA).

Secara formal indeks terbesar (bobot untuk seseorang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri RI) tugas saya adalah pada kerja sama multilateral sebagai Watap RI di UNEP dan UN-Habitat yang berkedudukan di Nairobi. Pelaksanaan sidangnya setiap pekan. Portofolio diplomasi multilateral ini kan pekerjaannya adalah norm-setting, menyusun tata aturan, norma dan sebagainya, kegiatannya lebih banyak memformulasikan aturan-aturan dunia. Kegiatannya banyak mengikuti sidang-sidang, saling berdebat argumentasi, dan sebagainya.

Nah yang mengimplementasikan aturan-aturan dunia tersebut saat kegiatan bilateral itu.

Indonesia sendiri mempunyai profil yang bagus di badan UNEP dan UN-Habitat. Pada agenda UN-Habitat di bulan Oktober depan, Kota Surabaya menjadi tuan rumah Peringatan World Habitat Day 2020. Peringatan tersebut akan dilaksanakan pada tangga l5 Oktober 2020.  Tahun ini, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mendapat penghargaan dari United Nations Human Settlement programme (UN Habitat) sebagai role model walikota sedunia dalam pengelolaan kota yang ramah lingkungan, smart city, dan sebagainya.

Pada kerangka kegiatan UNEP, ada pertemuan tingkat menteri setiap dua tahun sekali. Bu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selalu aktif dalam sidang ini. Pada Sidang United Nations Environment Assembly ke-4 (UNEA-4) tahun lalu, Indonesia memprakarsai lima dari 23 resolusi yang disepakati.

Kelima resolusi tersebut berkaitan dengan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (SCP), pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan, pelestarian hutan bakau, perlindungan lingkungan laut, dan manajemen terumbu karang secara berkelanjutan. Melalui kelima resolusi tersebut, delegasi Indonesia berusaha untuk mengajak masyarakat global untuk bekerjasama dalam mendukung inisiatif-inisiatif Indonesia.

Nah, sekali pun indeksasinya lebih besar di situ. Tetapi kita harus secara kontekstual mengikuti intruksi Presiden (Jokowi) yang harus memfokuskan pada diplomasi ekonomi.

Jadi kerja sama multilateral itu bukan berarti tidak ada diplomasi ekonominya juga. Bagaimana kita membuat norma, aturan, dan sebagainya yang bisa mengarahkan kemudahan melaksanakan perdagangan atau kemudahan pelaku usaha kita masuk ke pasar dunia.

Sebagai contoh, saya mempunyai gagasan, meski belum koordinasi dengan pihak-pihak terkait, yakni mengenai isu sawit. Secara general, serangan dan kampanye hitam (black campaign) terhadap industri perkebunan kelapa sawit Indonesia gencar dilakukan baik di Eropa dan Amerika. Sementara kalau di Afrika dan Timur Tengah kampanye hitam itu belum terlalu menyebar. Isu negatif atau kampanye hitamnya itu macam-macam, mulai dari bahwa sawit itu tidak ramah lingkungan, sawit itu tidak ramah dengan kesehatan, dan macam-macam lah. Saya kepikirannya, ide saya, menawarkan sebuah draft resolusi bahwa sawit ini ramah lingkungan, sawit ini mempekerjakan UMKM, orang-orang kecil, dan sawit ini tidak mengganggu kesehatan.

Kita meyakini bahwa ini persaingan bisnis. Indonesia adalah salah satu produsen dan pengekspor terbesar minyak sawit mentah (CPO) di dunia. Selain bisa untuk menjadi bahan baku untuk sektor makanan juga bisa untuk bahan baku pembuatan energi terbarukan (renewable energy), atau yang tren dikenal dengan biodiesel.

Ini pula yang menjadi salah satu faktor paling berpengaruh penyebab tingginya permintaan minyak kelapa sawit di pasar dunia. Namun, dalam perdagangan internasional, konsumen yang memilih untuk membeli CPO sensitif terhadap berbagai isu negatif atau kampanye hitam.

Jadi ini salah satu contoh diplomasi multilateral ini menjadi peluang untuk menyiapkan legal infastructure ke arah peningkatan diplomasi ekonomi.

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi yang meminta 70-80 persen tugas saya berfokus pada diplomasi ekonomi. Selama saya menjadi duta besar di Nairobi. Visi saya adalah menjadikan KBRI Nairobi sebagai mesin diplomasi Indonesia yang efektif dan berwibawa di wilayah kerja KBRI di sana.

Misi yang akan diemban selama bertugas nanti sebenarnya sama dengan misi yang disampaikan Menlu RI, terfokus pada lima misi. Diplomasi Indonesia yang dijalankan berdasarkan prioritas 4+1 yaitu: penguatan diplomasi ekonomi; diplomasi perlindungan; diplomasi kedaulatan dan kebangsaan; dan peran Indonesia di kawasan dan global. Sementara plus satu-nya adalah penguatan infrastruktur diplomasi.

Saya mempunyai misi mempromosikan diplomasi ekonomi, menjadikan KBRI (Nairobi) menjadi rumah bersama bagi para diaspora WNI di sana, menjaga NKRI, aktif menunjukkan kepemimpinan di fora internasional, dan memperkuat infrastuktur diplomasi.

Lalu apa mesin diplomasi itu, ya SDM-nya, infrastrukturnya tidak hanya pada bangunan saja tapi juga bagaimana peralatan komunikasi dan kecanggihan teknologi dalam sarana diplomasi kita, serta pada anggaran yang efektif.

Dubes Dr. Mohamad Hery Saripudin, M.A. (dua dari kanan) usai wawancara eksklusif bersama tim Wartawan Kantor Berita MINA, Ahad (20/9).Foto: Doc. MINA)

MINA: Lalu Bagaimana Anda memandang Afrika sebagai fokus dari diplomasi ekonomi Indonesia?

Dubes Hery: Kembali ke prioritas. Maka diplomasi ekonomi ini yang utama adala promosi ekonomi. Kenapa diplomasi ekonomi penting di Afrika.

Jika kita merujuk pada pernyataan Bu Menlu bisa dilihat rekam jejak digitalnya beliau pernah menyampaikan bahwa ketika kita bicara mengenai promosi diplomasi ekonomi itu fokusnya pada Afrika.

Bu Menlu waktu itu menggunakan termin dalam bahasa Inggris “Africa will be the main theatre of Indonesia’s economic diplomacy.” Kenapa karena satu, menurut International Financial Institutions (IFIs), Afrika merupakan The Next Asia. Jika kita ambil siklusnya per abad. Abad sebelumnya adalah Abad Trans-Atlantik, selanjutnya Abad Pasifik, dan selanjutnya bergeser ke Abad Afrika. Wallahu ‘alam, ini kan namanya juga prediksi. Tapi saya meyakininya karena saya melihat dari berbagai aspek Afrika memiliki sumber daya alam yang luar biasa banyak sekali, kaya dengan mineral dan minyak, dan itu belum tereksploitir secara optimal.

Kedua, saya meyakini potensi kerja sama, terutama pada bidang ekonomi antara RI dengan masing-masing negara akreditasi sangat besar. Potensi tersebut perlu kita dayagunakan sepenuhnya untuk mendukung upaya peningkatan diplomasi ekonomi.

Ada analis ekonom dunia mengatakan, siapa yang menguasai Afrika saat ini maka mereka akan menguasai masa depan. Bukti, saat ini hampir 70 persen negara-negara Afrika berhubungan dekat dengan China dalam bidang ekonomi. Termasuk negara-negara akreditas tempat saya bertugas nanti. Karena China tahu betul, 25 tahun yang lalu China sudah masuk melakukan ekspansi ekonomi ke negara-negara Afrika.

Padahal, Indonesia dan Afrika memiliki hubungan yang dekat dan sangat penting, dimulai sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. Inilah sebetulnya aset sejarah.

Kalo kita bicara mengenai Indonesia di negara-negara Afrika, khususnya negara-negara Afrika yang hadir dulu pada KAA 1955, Indonesia itu sebagai pahlawan bagi mereka. Karena melalui Semangat Bandung, memberikan semangat bagi negara-negara Afika waktu itu melawan imperialisme dan kolonialisme.

Saat ini, China, Jepang, dan Vietnam yang gencar ekspansi ekonomi di Afrika. China sendiri memiliki Forum Kerjasama China-Afrika (FOCAC), memaparkan bantuan dan strategi investasi China di Afrika.

Indonesia sendiri baru secara serius menggencarkan diplomasi ekonomi dengan Afrika sejak dua tahun lalu.  Ditandai dengan pelaksanaan Indonesia-Africa Forum (IAF) yang berlangsung pada April 2018 dan sebagai tindaklanjutnya diselenggarakan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue pada Agustus 2019.

Ini menjadi tantangan kita bagaimana adanya persepsi bahwa banyak juga yang tidak tahu tentang potensi kerja sama yang begitu besar antara Indonesia dan negara-negara Afrika, terutama di bidang ekonomi dan sosial budaya.

Kita mempunyai aset yang sangat besar, tidak hanya aset sejarah, melainkan aset politis, aset demografis, dan aset geografis. Saya bisa menerangkan panjang lebar bagaimana arti penting Indoensia di mata Afrika.

Namun sebaliknya kita harus memahami dulu arti penting Afrika bagi kita. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. tanggung jawab dari media, tanggung jawab dari MINA bagaimana menjadi public awarness campaign bahwa Afrika menjadi fokus diplomasi ekonomi kita.

Saya ingin menjadikan media menjadi mitra strategis bagi pelaksanaan kerja selama masa tugas di sana.

MINA: Bagaimana strategi diplomasi ekonomi yang akan dilaksanakan?

Dubes Hery: Langkah pertama yang ingin saya prioritaskan dari aspek pemerintah saya akan melanjutkan upaya mendorong negara-negara akreditasi, khususnya empat negara wilayah tugas saya, untuk melakukan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Area (FTA). Kalau tidak bisa sampai tarif o persen, paling tidak selected tariff. Jadi kita berangkat jadi selected item dulu.

Kedua, ketika kita berbicara mengenai kerja sama dengan negara-negara Afrika, hambatannya satu yakni mengenai pembiayaan. Saya sudah komunikasi dengan Bank Exim kita yang sudah siap untuk ikut kerja sama mendanai khususnya bagi UMKM kita yang mempunyai semangat dalam penetrasi pasar Afrika. Bentuknya macam-macam, bisa kredit ekspor dan sebagainya.

Selain itu, saya juga diamanati untuk mengawal perusahaan-perusahaan besar BUMN yang melakukan outbound investment atau investasi ke luar negeri, yang saat ini bagi Indonesia sudah tidak tabu lagi. Outbond investment itu generasi kelas kedua setelah trade (perdagangan).

Pada dua tahun terakhir ini, perusahaan-perusahaan BUMN sudah masuk ke Afrika. PT INKA (Persero) menggarap proyek berskala besar di Republik Demokratik Kongo berupa pengerjaan kereta api, kereta barang, termasuk kereta rel listrik (KRL). Tidak hanya di Kinsasa tapi juga di wilayah utara Kongo yang berbatasan dengan Uganda berupa pertambangan dan wilayah selatan yang berbatasan dengan Zambia.

Selain itu, PT Len Industri juga sudah masuk ke Afrika, berperan dalam instalasi dan pengadaan material persinyalan, telekomunikasi, substation (power), SCADA, automatic fare controller, dan portable sliding door untuk perkeretaapian.

Sementara di sektor penerbangan, Merpati Nusantara Airlines menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan penerbangan di Afrika, khususnya Kongo, untuk membuka rute pengangkutan Cargo Indonesia-Afrika.

Kami sebagai duta besar di sana nantinya akan ikut mengawal pelaksanaan kerja sama yang telah dijalin ini.

Sebenarnya, Indonesia memiliki citra yang positif di mata masyarakat Afrika Timur sehingga hal itu menjadi modal penting juga untuk diplomasi ekonomi Indonesia.

Indonesia bergabung dalam pasukan perdamaian di Kongo. Pasukan perdamaian TNI Kontingen Garuda memiliki citra yang baik di mata masyarakat lokal karena keramahan dan semangat mereka menjaga perdamaian.

Melalui mereka, juga produk-produk dari PT Pindad (Persero) mulai dari senjata, produksi ranpur, seperti pantzer Anoa yang digunakan pasukan perdamaian kita. Ini menjadi sarana promosi yang efektif. Tidak hanya diketahui oleh negara setempat tapi juga oleh gabungan dari negara-negara yang mengirmkan pasukannya. Kalau persenjataan strategis alutsista yang dipakai pasukan kita menunjukkan kecanggihan, maka banyak negara-negara yang tertarik tentunya.

Jadi, saya ingin mengeksplor berbagai cara dan strategi yang ujungnya pada peningkatan diplomasi ekonomi.

MINA: Lalu bagaimana dengan kerja sama budaya?

Dubes Hery: Saya juga akan memperhatikan kerja sama pendidikan dan budaya. Saya telah berbicara dengan dua rektor yang sudah berkomitmen siap kerja sama memberikan beasiswa kepada pelajar Afrika. Karena saya minta. Saya sampaikan kepada kedua rektor, dengan kita memberikan beasiswa ini investasi politik yang sangat strategis.

Kita mengundang mereka untuk belajar di sini, apa itu beasiswa S1, S2, S3. Bayangkan bila anak-anak ini nanti pulang akan menjadi pimpinan, pemangku kebijakan pemerintahan.  Ketika pulang kembali ke sana, culture-nya sudah condong ke Indonesia. Jadi ketika nanti mereka jadi pemimpin dalam menimbang keputusan akan condong ke Indonesia.

MINA: Menimbang risiko keamanan di negara-negara tempat Anda bertugas bagaimana Anda memandang hal ini?

Dubes Hery: Keamanan merupakan hal yang sangat penting selama  bertugas. Oleh karenanya, hal itu menjadi perhatian tersendiri ketika  mulai bertugas nanti.

Keamanan itu seperti oksigen. Jika kita berada di daerah aman, sepertinya hal itu tidak begitu penting. Namun ketika kita sudah berada di zona yang tidak aman, maka itu sangat berharga.

Untuk di kantor kedutaan maupun di wisma, tetap diterapkan protokol keamanan seperti biasa. Itu upaya maksimal, namun jika ternyata sudah seperti itu tetap terkena bahaya juga, ya itu namanya takdir. Oleh karena itu, kita harus banyak berdoa dan tawakkal (berserah diri) kepada Allah.

MINA: Bisa dijelaskan pentingnya negara-negara tempat Anda bertugas untuk Indonesia termasuk untuk memperkuat posisi Indonesia di Afrika dan fora internasional?

Dubes Hery: Kenya memiliki pelabuhan namanya Mombasa sebagai kota pelabuhan. Mombasa sebagai pelabuhan terbesar di pantai timur Afrika. Sebagai kota terbesar kedua di Kenya, sudah tentu aktifitas ekonominya sangat tinggi sekali.

Nairobi sebagai ibukota Kenya berkembang menjadi kota terbesar di Afrika Timur dengan luas mencapai 684 km2. Jumlah penduduk mencapai 4-5 juta orang. Nairobi juga berkembang sebagai kota penghubung untuk negara sekitar yang landlocked (Uganda, Burundi, Rwanda, dan selatan Sudan).

Tidak hanya untuk jalur transportasi darat tetapi juga sebagai sentra bisnis karena banyaknya perusahaan global yang membuka kantor untuk kawasan Arika Timur dan Afrika di kota ini.

Nairobi juga menjadi satu-satunya negara berkembang yang menjadi host kantor pusat badan-badan PBB yaitu Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP) dan Program Permukiman PBB (UN-Habitat).

Untuk Komunitas kawasan Afrika Timur (EAC) yang terdiri dari Tanzania, Kenya, Burundi, Uganda dan Rwanda, maka Kenya tergolong “raksasa” dalam hampir semua bidang, termasuk dalam luas wilayah, jumlah penduduk, ekonomi, infrastruktur, maupun jalur komunikasi dan transportasi internasional.

Jika kita berbicara soal Afrika khususnya sub-Ssahara, hanya ada tiga negara saja yang perlu dipandang oleh Indonesia, yakni Nigeria, Afrika Selatan, dan Kenya. Untuk Kenya di Afrika Timur relatif paling maju baik dari segi infrastruktur legal maupun infrastruktur fisik. Seperti produsen Indomie adalah salah satu perusahaan Indonesia paling sukses di Benua Afrika. Indofood membuka pabrik di Afrika, salah satunya di Kenya.

Kantor pusat World Bank di Afrika Timur ada di Nairobi Kenya. Kantor pusat Apple untuk Afrika ada di Nairobi Kenya.

Perkembangan Islam di sana juga cukup bagus.

Republik Demokratik Kongo (RDK), yang sebelumnya dikenal dengan nama Zaire hingga tahun 1997, merupakan sebuah negara yang terletak di Kawasan Afrika Tengah. RDK adalah negara terluas kedua di Afrika dan terbesar ke-11 di dunia, di mana luas wilayahnya mencapai 2.345.409 km2, dengan ibukota Kinshasha.

Kerjasama kedua negara di kancah internasional juga terjalin dengan baik. Pemerintah RDK telah menyampaikan dukungannya terhadap pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019 – 2020. Dengan melalui skema saling dukung dengan pencalonan RDK sebagai Anggota Dewan HAM periode 2018 – 2020.

Indonesia sudah hadir di situ. Selain itu, jumlah Warga Negara Indonesia yang menetap di RDK pada awal tahun 2019 telah mencapai 1.115 orang. Sebagian besar diantaranya adalah anggota TNI yang tergabung dalam MONUSCO, ditambah dengan sebagian kecil masyarakat sipil yang bekerja, terutama di sektor pertambangan.​

Sementara Uganda memiliki luas wilayah sebesar 241.038 km2, dengan total populasinya pada tahun 2018 mencapai 42,72 juta jiwa. Mayoritas penduduknya Muslim. Merupakan pasar potensial. Beberapa produk Indonesia sudah masuk ke sana.

Dalam bidang pendidikan, selama periode 2008-2017, Indonesia telah memberikan beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) kepada 37 warga negara Uganda. Selain itu, sejak tahun 1999 hingga 2017, Indonesia telah memberikan pelatihan kepada 13 orang peserta asal Uganda, diantaranya mengenai pelatihan diplomatik, sistem pengairan, perikanan dan peace support operation course (PSO).​

Sudah ada Uganda Indonesia Friendship Association (Uginfa) yang mendirikan alumni warga negara Uganda yang mendapat beasiswa di Indonesia. Bahkan, ada alumninya yang sudah menjadi pejabat imigrasi, sama di Somalia juga ada.

Sementara Somalia sendiri, di Jakarta sendiri ada beberapa pengusaha Somali yang sudah datang sejak tahun 1998. Mereka mempunyai usaha di sini. Mereka mengaku setiap bulannya sudah ekspor senilai ratusan ribu bahkan pernah sampai 1 juta US Dolar. Kita ini selalu surplus karena kita belum pernah impor dari Somalia. Kita ekspor ke sana itu mulai produk tekstil seperti sarung, sabun. Saya pernah ketemu dengan diplomat Somalia yang ada di Jakarta.

Arti strategisnya, saya optimis bahwa empat negara ini menjadi target market bagi peningkatan diplomasi ekonomi Indonesia.

Persoalannya adalah bagaimana pengusaha kita perlu terus didorong untuk bisa tertarik masuk ke pasar Afrika.

Pada 100 hari pertama saya bertugas juga saya berencana akan membuka Rumah Produk Indonesia, sebagai jembatan bagi produk umkm unggulan masuk ke pasar Afrika. Saya juga ingin mendorong adanya Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di sana, yang saat ini masih belum ada.

MINA: Apa pesan Anda untuk pengusaha Indonesia untuk mendukung diplomasi ekonomi di Afrika?

Dubes Hery: Semakin besar resiko yang kita bayangkan semakin besar keuntungan yang didapat. Kalau seorang pengusaha yang tangguh, yang sejati, biasanya tidak takut dengan risiko, tentunya dengan mengkalkulasikan risikonya bukan nekad ya.

Biasanya, leaders akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar daripada followers, karena sudah menguasai terlebih dahulu, Maka jangan jadi followers jadilah leaders.

Dan janji saya sebagai dubes paling tidak tiga tahun ke depan saya akan memfasilitasi semampu saya, dan komitmen saya akan full membantu para pengusaha. Sudah saatnya merah putih berkibar di Afrika Timur. (W/R1/P2-RA-1/ P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)