Fadli Zon Khawatir Nasib Muslim Rohingya Pasca-Kudeta

Jakarta, MINA – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengaku prihatin atas kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar pada Senin (1/2), terutama menyangkut nasib etnis Muslim Rohingya.

Fadli mencemaskan, krisis politik di Myanmar tersebut akan menghambat penyelesaian tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. Demikian siaran pers yang diterima MINA, Rabu (3/2).

Sejak 2017, ratusan ribu etnis Rohingya terusir dan telah mengungsi ke berbagai negara, termasuk Indonesia, karena tindakan keras militer Myanmar. Tindakan militer Myanmar ini jelas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara brutal.

“Bahkan saya telah bertemu langsung di Jenewa dengan Mantan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan yang menginisiasi investigasi melalui Annan Report. Annan sangat prihatin atas dominasi militer dalam formasi pemerintahan sipil Myanmar,” ungkapnya.

Di era kepemimpinan sipil saja, lanjutnya, masalah Rohingya tidak bisa diselesaikan dengan baik, karena pemimpin sipilnya takut kepada militer.

Sekarang, dengan kudeta militer dan krisis politik, kasus Rohingya akan semakin diabaikan pemerintah Myanmar. Itu sebabnya pihaknya mendesak agar semua pihak yang terlibat konflik di Myanmar menahan diri.

Ia menegaskan, ASEAN dituntut harus bisa menafsirkan asas non-interference secara lebih progresif. Sebab, selama ini prinsip tersebut telah membelenggu ASEAN untuk melakukan tindakan berarti, jika ada konflik yang terjadi di sesama negara anggotanya.

“Kita memang harus menghormati kedaulatan negara lain. Namun, asas non-interference seharusnya tak dimaknai bahwa ASEAN bersikap pasif atas situasi di Myanmar,” jelas Fadli.

“Saya mendorong agar pemerintah Indonesia bisa menginisiasi dialog tersebut. Tentu DPR akan sangat mendukung langkah tersebut sebagai wujud komitmen terhadap demokrasi dan HAM,” pungkasnya.

Militer Myanmar pada Senin (1/2), telah melakukan kudeta terhadap pemerintahan Myanmar.

Sejumlah pemimpin sipil Myanmar, seperti Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, beserta sejumlah pejabat negara sert tokoh politik lainnya ditangkap dan ditahan oleh pihak militer.

Peristiwa pengambilalihan kekuasaan dari pemerintah yang baru saja terpilih secara demokratis itu juga telah memancing keprihatinan dunia. Semua pihak menganggap adalah kabar buruk bagi masa depan demokrasi di negara tersebut.

Fadli menilai kudeta di Negeri Pagoda Emas itu tidak hanya sebagai kemunduran demokrasi bagi Myanmar, namun juga bisa mempengaruhi persepsi dunia terhadap praktik demokrasi di ASEAN. (R/RE1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)