Faksi-Faksi Palestina Kutuk Keputusan Israel Percepat Pembangunan Pemukiman

Gaza, MINA – Faksi-faksi Palestina di Gaza mengutuk keras keputusan pemerintah Israel untuk mempercepat pembangunan  pemukiman dan proyek-proyek di Tepi Barat yang diduduki.

Dalam pernyataan terpisah, Gerakan Nasional Pembebasan Palestina Fatah, Gerakan Pelawanan Palestina Hamas, Al-Ahrar dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) mengutuk keputusan Israel memberikan kendali kepada Menteri Keuangan ekstremis Bezalel Smotrich atas perencanaan pemukiman Tepi Barat.

“Semua tindakan kolonial tidak sah dan akan dibongkar, seperti yang terjadi pada permukiman di Gaza,” kata Juru Bicara Fatah di Gaza Monther Al-Hayek, demikian Anadolu Agency.

Sementara itu, Hamas mengutuk tindakan Israel dengan mengatakan itu adalah bagian dari rencana Yahudisasi wilayah Palestina.

“Proyek pemukiman itu tidak akan memberikan legitimasi pendudukan Israel di tanah kami,” kata Hamas dalam pernyataannya.

PFLP mengatakan eskalasi Israel dalam pembangunan pemukiman adalah bagian dari eskalasi umum oleh Israel yang bertujuan mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

Gerakan Al-Ahrar mengatakan: “Percepatan pembangunan dan perluasan pemukiman adalah skema terbaru untuk mencuri tanah Palestina di Tepi Barat yang diduduki.”

Ia menekankan, “Ini tidak akan pernah berhasil mencapai rencana agresif pendudukan Israel, karena rakyat kami akan melawan balik.”

Selain memberi Smotrich kendali penuh atas rencana pemukiman, Israel kemarin juga mengumumkan tender baru untuk membangun sekitar 4.500 unit pemukiman di pemukiman yang ada di Tepi Barat.

PBB menganggap semua aktivitas pemukiman Israel ilegal dan merusak solusi dua negara yang disepakati secara internasional.

Diperkirakan sekitar 700.000 pemukim tinggal di 164 pemukiman ilegal dan 116 pos terdepan ilegal di Tepi Barat yang diduduki.

Pada tahun 2005, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon memerintahkan evakuasi permukiman Israel di Gaza bersama dengan empat permukiman di Tepi Barat utara sebagai bagian dari rencananya untuk melepaskan diri dari wilayah tersebut. (T/R4/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)