Fatah Batalkan Rencana Pertemuan dengan Hamas di Kairo

Ramallah, MINA – Delegasi senior Fatah membatalkan rencana pertemuan dengan para pemimpin Hamas di Kairo, meskipun sebelumnya mereka sendiri yang meminta diadakannya pembicaraan tersebut melalui mediasi Mesir.

Delegasi tingkat tinggi tersebut, yang tiba di Mesir pada Ahad (23/8) untuk bertemu dengan pejabat Mesir dan faksi-faksi Palestina lainnya, seharusnya mengadakan pembicaraan bilateral dengan Hamas pada Senin.

Namun, menurut sumber-sumber tersebut, para pemimpin Hamas diberitahu pejabat Mesir bahwa Fatah telah membatalkan pertemuan itu, padahal tanggalnya sudah diatur dan disepakati kedua belah pihak.

Delegasi tersebut mencakup Wakil Presiden Fatah Hussein al-Sheikh, anggota Komite Sentral Majed Faraj, dan anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Rawhi Fattouh.

Ini adalah kali kedua dalam beberapa bulan terakhir Fatah membatalkan rencana pembicaraan dengan Hamas, setelah pertemuan sebelumnya antara kedua gerakan Palestina itu di ibu kota Turkiye, Ankara, juga dibatalkan.

Alasan di balik pembatalan terbaru ini masih belum jelas, meskipun sumber-sumber tersebut mengatakan kepada The New Arab bahwa tekanan eksternal tampaknya berperan dalam keputusan tersebut.

Delegasi Fatah diperkirakan akan tetap mengadakan pertemuan dengan pejabat Mesir serta para pemimpin Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), dan kemungkinan juga akan bertemu dengan tokoh-tokoh dari kelompok “Arus Reformasi Fatah” pimpinan Mohammed Dahlan.

Sebelumnya, sumber-sumber mengatakan kepada The New Arab Fatah akan berupaya membujuk PFLP agar tidak bergabung dengan aliansi pemilu yang lebih luas, yang sedang dibentuk menjelang rencana pemilihan legislatif Palestina pada bulan November.

Aliansi yang diusulkan tersebut diperkirakan akan mencakup Hamas, Jihad Islam Palestina, Arus Reformasi Dahlan, dan Forum Demokratik Nasional Palestina.

Pembicaraan dengan Hamas yang kini batal tersebut seharusnya akan berfokus pada pengaturan pemilihan legislatif di Jalur Gaza. Isu ini menjadi semakin penting karena Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, yang ditunjuk oleh Dewan Perdamaian bentukan Trump, diperkirakan belum akan mengambil alih tanggung jawab pemerintahan wilayah tersebut pada bulan November, saat pemilihan umum dijadwalkan berlangsung.

Nasser al-Qudwa, Ketua Forum Demokratik Nasional Palestina sekaligus mantan menteri luar negeri Palestina, mengatakan kepada The New Arab pekan lalu bahwa sebuah pertemuan telah diadakan di Kairo untuk membahas pembentukan daftar calon nasional yang luas, yang menyatukan berbagai faksi dan arus politik Palestina.

“Seluruh peserta pertemuan menyetujui gagasan tersebut, kecuali Popular Front yang meminta waktu lebih lama,” ujar al-Qudwa.

Perkembangan ini terjadi di tengah upaya penataan ulang aliansi politik Palestina menjelang pemungutan suara yang direncanakan; Hamas, Jihad Islam, kelompok pendukung Dahlan, serta kelompok-kelompok lainnya sedang menjajaki kerja sama di luar kerangka Otoritas Palestina yang didominasi oleh Fatah. []

Mi’raj News Agency (MINA)