Haniyah Ungkapkan Empat Prinsip Hadapi Normalisasi dengan Israel

Doha, MINA – Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, Ismail Haniyah, mengungkapkan empat prinsip gerakannya menghadapi normalisasi yang dikampanyekan pendudukan Israel.

Hal tersebut disampaikannya pada General Arab Conference, yang dilaksanakn pada Sabtu (20/2) malam, dengan judul “Bersatu Melawan Normalisasi”, melalui platform Zoom, yang diikuti oleh kekuatan-kekuatan Islam, kalangan nasional, kelompok kiri dan faksi-faksi Palestina, Palinfo melayu melaporkan Ahad (21/2).

Haniyah menjelaskan, keempat prinsip tersebut disimpulkan dengan perlawanan terhadap pendudukan Israel, kemudian menyepakati program politik di luar kerangka Oslo, kemudian bekerja untuk memulihkan persatuan nasional Palestina dan berikutnya adalah memperkuat kemitraan dengan komponen-komponen bangsa Palestina.

Ia menjelaskan, prinsip pertama, adalah perlawanan menyeluruh dalam segala bentuknya terhadap Israel, di mana salah satu manifestasinya adalah perlawanan politik dan rakyat untuk menghadapi normalisasi.

Kedua, yang harus dikerjakan adalah menyepakati program politik di luar kerangka perjanjian Oslo yang telah melampaui tiga dekade dimulai dengan Konferensi Madrid.

Dalam hal ini ia menegaskan, perlunya program politik yang didasarkan pada kepatuhan pada konstanta nasional, tidak mengakui legitimasi pendudukan (Israel), memadukan kerja politik yang disiplin dan perlawanan komprehensif, dan menjadikan perlawanan menghadapi normalisasi sebagai salah satu dari prioritas utamanya.

Pinsip ketiga adalah bekerja untuk memulihkan persatuan nasional Palestina. Hal ini mengacu pada komitmen gerakan Hamas pada semua yang telah disepakati di Kairo, serta bekerja dengan Fatah dan semua faksi Palestina untuk menyukseskan tiga tahap pemilu yang akan digelar.

” Ini juga berarti mengintegrasikan kembali rakyat Palestina di luar negeri ke dalam perimbangan kepemimpinan, bekerja dalam kerangka proyek pembebasan dan hak kembali pengungsi Palestina dan menghadapi normalisasi. Pemilu ini diadakan dengan referensi politik yang didasarkan pada Piagam Kesepakatan Nasional dan hasil dari pertemuan para sekretaris jenderal faksi-faksi Palestina. Dan referensi ini tidak ada hubungannya dengan Perjanjian Oslo,” tegasnya.

Selanjutnya, prinsip keempat adalah memperkuat kemitraan dengan semua komponen bangsa Palestina. Bahaya yang ada tidak terbatas pada masalah Palestina saja, melainkan mengarah kepada bahaya yang nyata dan serius yang menyasar kawasan dan rakyatnya.

“Mengenai normalisasi dengan pendudukan Israel, indikatornya adalah sejauh mana Zionis mencaplok tanah dan wilayah Palestina,” tegasnya.

“Pencaplokan Ini adalah dalam rangka mewujudkan keinginan Israel menggambar ulang peta kawasan sebagai upaya Israel melakukan integrasi wilayahnnya dan mempersempit wilayah Palestina,” ujarnya. (T/SH/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)