Kota Al-Quds, MINA – Badan Perencanaan dan Pembangunan Pemerintah Kota Otoritas Pendudukan Israel di Kota Al-Quds (Yerusalem) belum lama ini membahas rencana perluasan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah “luar zona hijau”, tepatnya Harhoma di wilayah Jabal Abu Ghanim antara Al-Quds dan Betlehem.
Menurut situs Israel Haaretz, otoritas pendudukan berencana menyetujui pembangunan 540 unit permukiman baru di wilayah antara Harhoma dan Givat Hamatos.
Sementara di sisi lain, akan ada pembangunan perkampungan lain terdiri dari lebih 2.000 unit hunian permukiman menyusul di Givat Hamatos, PIP melaporkannya, Jumat (9/4).
Pembangunan unit hunian di dua wilayah itu secara riil akan mengisolasi desa antara Shafafa dari seluruh wilayah Palestina.
Baca Juga: Tentara Israel Mundur dari Kota Lebanon Selatan
Dalam visinya, Al-Quds akan dibagi jadi dua di masa mendatang sesuai dengan kesepakatan dengan Palestina. Rencana ini sebagai pembangunan awal di luar zona hijau di masa Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
Di masa Presiden Barack Obama, Israel terpaksa membekukan pembangunan di wilayah tersebut. Biden saat itu menjadi wakil presiden dan berperan penting dalam menekan Israel menghentikan pembangunan permukiman di tahun 2010 yang mengakibatkan krisis hubungan diplomasi tajam setelah Dinas Perencanaan Israel di Al-Quds merencanakan pembangunan permukiman baru selama kunjungan Biden untuk Israel.
Pembangunan di Harhoma termasuk sensitif khususnya bagi pemerintah Amerika Serikatdan masyarakat internasional. Sebab permukiman itu dibangun di atas wilayah tersebut setelah kesepakatan Oslo. Ketika Trump berkuasa, pembekuan ditarik.
Menanggapi itu, Gerakan Perdamaian Peace Now berhaluan kiri menyatakan, pemerintah daerah Israel di Kota Al-Quds sebagai pemegang tender pemerintah Israel pusat. Mereka terus melakukan penggusuran dan berusaha merusak kesepakatan damai.
Baca Juga: PBB Adopsi Resolusi Dukung UNRWA dan Gencatan Senjata di Gaza
Pembangunan itu berbahaya dan melanggar zona hijau. Biden menilai Israel tidak berminat damai dan ini akan menciptakan konflik.(T/R`1/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Menhan Israel: Ada Peluang Kesepakatan Baru Tahanan Israel