Jokowi: Islamnya Bangsa Indonesia Tidak Radikal

Jakarta, 20 Syawwal 1438/14 Juli 2017 (MINA) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) hadir dan membuka acara Halaqah Nasional Alim Ulama yang diselenggarakan oleh Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (13/7).

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, banyak pemimpin dan kepala negara dari berbagai belahan dunia mengagumi kemampuan Indonesia mengelola kerukunan. Menurutnya, semuanya itu dapat dapat terwujud karena alim ulama yang terus menerus berperan aktif dalam memberikan tuntunan kepada seluruh umat.

“Tuntunan untuk mewujudkan Islam yang Wasathiyah, yang moderat, yang santun dan bukan Islam yang keras, bukan Islam yang radikal. Islam radikal bukan Islamnya Majelis Ulama Indonesia. Islam yang radikal bukan Islamnya bangsa Indonesia.” kata Presiden Jokowi pada Kamis (13/7) kemarin.

Seperti dikutip dari rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Presiden Jokowi menambahkan bahwa Pancasila dengan Islam bukan untuk dipertentangkan, bukan pula untuk dipisahkan, dan pancasila itu dasar negara. Islam itu akidah yang harus dipedomani.

“Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila mengakui dan menghormati nilai-nilai ketuhanan, sarat dengan nilai-nilai keagamaan. Pancasila berdampingan dengan Islam dan berdampingan pula dengan agama-agama lain yang dianut oleh rakyat Indonesia,” katanya.

Presiden juga mengajak seluruh umat Islam Indonesia untuk kembali pada semangat ta’awun, semangat bekerja-sama, semangat saling tolong menolong dalam semua aspek kehidupan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang bermartabat, berkepribadian, adil dan makmur.

“Kita harus pegang komitmen kebangsaan kita. Tidak boleh lagi di antara kita ada yang mempunyai agenda lain, ada yang memiliki agenda politik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan untuk meruntuhkan NKRI yang berbhinneka tunggal ika. Tidak boleh lagi di antara kita, ada yang memiliki agenda mengganti Negara kita dengan sistem pemerintahan dan kenegaraan yang bertentangan dengan Pancasila,” katanya. (L/R08/B05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)