YORDANIA AJUKAN RANCANGAN RESOLUSI KE PBB AKHIRI PERANG YAMAN

Sidang PBB. (Foto: moroccoonthemove)

Amman, 21 Jumadil Akhir 1435/10 April 2015 (MINA) – Pemerintah Yordania mengajukan rancangan sebuah resolusi ke Dewan Keamanan (DK) PBB yang berisi larangan pengiriman senjata ke pemimpin pemberontak Houthi Yaman dan mantan presiden negara itu beserta anaknya, dalam upaya menghentikan peperangan di sana.

Rancangan resolusi DK PBB yang diajukan Selasa (7/4), menuntut Houthi harus segera menghentikan aksinya tanpa syarat serta mengakhiri semua kekerasan dan menarik pasukan mereka dari ibukota Sanaa dan daerah lainnya, Daily Mail melaporkan yang diberitakan Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

“Kelompok pemberontak Houthi dituntut menyerahkan semua senjata dan rudal yang dirampas dari fasilitas militer, berhenti bertindak atas nama pemerintah, serta melepaskan menteri pertahanan dan semua tahanan politik,” bunyi rancangan resolusi itu.

November lalu, DK PBB memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan keluar Yaman pada mantan presiden Ali Abdullah Saleh, yang telah bersekutu dengan Houthi.

Baca Juga: Pasukan Israel Maju Lebih Jauh ke Suriah Selatan

Resolusi juga mengusulkan larangan penjualan atau pengiriman senjata ke Saleh dan kelompok Houthi, serta memaksakan embargo senjata yang sama pada pemimpin Houthi, Abdul-Malik al-Houthi dan putera sulung Saleh, Ahmed Ali Abdullah Saleh.

Rancangan juga berisi mengancam sanksi lebih lanjut terhadap mereka yang terlibat dalam mendukung tindakan yang mengancam perdamaian, stabilitas dan  keamanan Yaman.

Resolusi yang diusulkan disusun berdasarkan Bab 7 Piagam PBB, serta memanggil pada semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog dan negosiasi transisi politik yang ditengahi PBB.

Enam anggota negara-negara teluk GCC (Gulf Cooperation Council) sebelumnya mengusulkan rancangan resolusi yang akan menjatuhkan embargo senjata terhadap Houthi. Sementara Rusia mengajukan rancangan menyerukan jeda kemanusiaan dalam serangan udara oleh koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi.

Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah

Tim ahli bertemu pada akhir pekan lalu untuk membahas dua konsep, dan beredar teks baru yang diusulkan kepada 15 negara anggota DK PBB. (T/P4/R05).

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina di Suriah Bentuk Badan Aksi Nasional Bersama