Kebijakan Pendidikan Tinggi Harus Relevan dengan Revolusi Industri 4.0

Bekasi, MINA – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menekankan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat harus dirumuskan secara tepat dan relevan dalam menghadapi lingkungan baru dan era baru yaitu Revolusi Industri 4.0.

Hal tersebut dikatakan Menteri Nasir saat memberikan kuliah umum yang mengangkat tema “Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam Era Revolusi Industri 4.0” di Kampus Universitas Gunadarma, Cikunir, Bekasi Selatan, Selasa (6/3).

“Ini juga berdampak pada kebijakan di pendidikan tinggi yang berbeda di masa lalu karena efek dari revolusi industri 4.0 ini. Pendidikan global sudah memungkinkan komunikasi antar negara bisa dilakukan, bahkan mahasiswa pun dapat melihat situasi dunia karena efek dari Globalization of Education,” ujar Menristekdikti.

Terkait pelaksanaan program prioritas nasional, Menurut Nasir, Kemenristekdikti tetap melakukan secara relevan dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan bantuan beasiswa Bidikmisi, Revitalisasi Perguruan Tinggi Vokasi, Pembelajaran Daring, dan Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi (Akreditasi dan Reputasi Internasional).

“Sedangkan program terkait inovasi diarahkan pada pemanfaatan teknologi maju dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, membebaskan nomenklatur prodi untuk mendukung pengembangan kompetensi industri serta membangun teaching factory industri 4.0,” sambung Nasir.

Menteri Nasir juga mengatakan, perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat cepat menjadi perhatian bagi civitas akademika sehingga pembelajaran berbasis TI harus dipertimbangkan untuk menentukan kompetensi mahasiswa.

“Perubahan teknologi informasi sangat mendukung perkembangan revolusi industri 4.0, negara yang akan menjadi pemenang bukan negara yang penduduknya besar, tetapi negara yang mempunyai inovasi besar akan menjadi pemenangnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan, dengan inovasi nantinya akan memiliki dampak positif yaitu mendorong perusahaan multinasional dan investasi ke negara-negara berkembang yang akan mendorong dan menyediakan lapangan kerja. Di samping keahlian baru bagi penduduk negara-negara berkembang, pertukaran ide, informasi, pengalaman, dan gaya hidup akan jauh lebih efektif untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Nasir secara langsung memberikan SK (Surat Keputusan) terkait izin pembukaan Program Studi (Prodi) Pendidikan Kedokteran Universitas Gunadarma kepada Rektor Universitas Gunadarma Margianti.

“Karena Universitas Gunadarma sudah resmi mendapatkan izin, jangan menunggu sampai 15-20 tahun lamanya untuk mengembangkan prodi pendidikan dokter ini, saya yakin Universitas Gunadarma mampu melakukannya dengan cepat. Ini saya sudah bawakan SK nya untuk diberikan kepada Bu Rektor,” terangnya diiringi tepuk tangan seluruh civitas akademika Universitas Gunadarma.

Menteri Nasir menjelaskan, izin prodi kedokteran tidak main-main dikeluarkan karena harus melewati proses panjang dan kelayakan dari suatu universitas untuk menjalankan prodi tersebut.

“Izin prodi kedokteran yang diberikan harus berkualitas. Kami lakukan cek syarat dosen, mahasiswa, sumber daya dan infrastruktur. Nantinya harus mampu menghasilkan lulusan yang baik. Dosen yang terpenuhi di prodi kedokteran juga harus berkualitas,” pungkasnya.

Selain diikuti oleh civitas akademika Universitas Gunadarma, turut dihadiri pada kuliah umum ini Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo, Sekretaris Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Agus Indarjo, Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah III Putut Pujogiri, dan tamu undangan lainnya. (R/R09/r01)

Mi’raj News Agency (MINA)