Kelompok Aktivis Tantang Hukum Baru Inggris atas Penjualan Senjata ke Saudi

London, MINA – Kelompok aktivis di Inggris meluncurkan tantangan hukum baru melawan keputusan pemerintah untuk melanjutkan penjualan senjata ke Arab Saudi.

Aktivis untuk Kampanye Menentang Perdagangan Senjata (CAAT) telah mengajukan judicial review atas keputusan yang membuat penjualan senjata Inggris dilanjutkan pada Juli lalu setelah moratorium selama setahun untuk pemberian izin ekspor baru, MEMO melaporkan, Kamis (29/10).

CAAT memperingatkan, keputusan pemerintah Inggris dapat “memicu kehancuran dan memperpanjang konflik (di Yaman).”

Sebuah laporan PBB yang diterbitkan bulan lalu mencatat bahwa negara-negara yang terlibat dalam konflik, termasuk Arab Saudi, dapat “membantu” kejahatan perang. Laporan tersebut mengklaim bahwa ada “pola yang terdokumentasi” dari pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang serius.

Penjualan senjata sempat dihentikan oleh perintah pengadilan tinggi Inggris pada Juni 2019, karena kekhawatiran bahwa senjata Inggris digunakan oleh Saudi dalam apa yang diduga sebagai kejahatan perang di Yaman. Perintah itu juga mengatakan, para menteri telah menandatangani ekspor senjata tanpa menilai dengan tepat risiko terhadap warga sipil dan memerintahkan Menteri Perdagangan Internasional Liam Fox untuk meninjau penjualan senjata ke kerajaan kaya minyak itu.

Namun, tinjauan pemerintah Inggris awal tahun ini menyimpulkan bahwa potensi insiden kejahatan perang “terisolasi”. Ia juga mengklaim tidak ada “pola” serangan udara Arab Saudi yang melanggar hukum internasional, dan memungkinkan penjualan senjata dilanjutkan.

“Pemerintah sekarang akan memulai proses pembersihan backlog permohonan izin untuk Arab Saudi dan mitra koalisinya yang telah terbangun sejak 20 Juni tahun lalu,” kata Menteri Perdagangan Liz Truss.

“Puluhan ribu orang telah terbunuh dalam pengeboman brutal ini, tetapi perusahaan senjata telah mengambil untung di setiap langkahnya,” jelas juru bicara CAAT Andrew Smith.

“Penjualan senjata ini hanya memicu kehancuran dan memperpanjang konflik. Tahun lalu, pengadilan banding menemukan bahwa pemerintah telah bertindak secara ilegal, dan tidak ada yang kami lihat sejak saat itu yang menunjukkan sebaliknya,” katanya.

Meskipun pemerintah Inggris mungkin berpikir bahwa kehancuran sekolah, rumah sakit, dan rumah yang meluas dapat dianggap sebagai ‘insiden yang terisolasi’, tambah Smith, tetapi CAAT tidak.

“Penjualan senjata ini tidak bermoral, dan kami yakin pengadilan akan memastikan bahwa keputusan untuk memperbaruinya adalah ilegal,” tegasnya.

Pada bulan Agustus, tentara Inggris kelahiran Yaman Ahmed Al-Batati memprotes dengan seragamnya di luar Whitehall tentang masalah penjualan senjata ke Arab Saudi. Al-Batati meniup peluit setiap sepuluh menit selama sembilan setengah jam sebagai simbol dari seberapa sering seorang anak meninggal di Yaman.

Prajurit berusia 21 tahun itu mengatakan dia menolak untuk melanjutkan dinas militernya sampai pemerintah mengakhiri penjualan senjata ke Arab Saudi. Dia kemudian ditangkap oleh Polisi Militer.

Yaman telah dicengkeram oleh perang saudara brutal antara pemberontak Houthi dan pemerintah negara itu, yang didukung oleh koalisi pimpinan Saudi, sejak 2014. Bertahun-tahun kekerasan, blokade, dan terutama serangan udara yang dipimpin Saudi telah mengubah negara itu menjadi krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan hampir 80 persen penduduknya bergantung pada bantuan untuk bertahan hidup. (T/RI-1/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)