Komisi III Desak BNN Susun Buku Pelajaran Bahaya Narkoba

Komisi III DPR RI, Hasrul Azwar. (Foto: dpr ri)" width="640" height="424" /> Anggota Komisi III DPR RI, Hasrul Azwar. (Foto: dpr ri)

Jakarta, 25 Rabi’ul Akhir 1437/4 Januari 2016 (MINA) – Anggota Komisi III DPR RI, Hasrul Azwar mendesak Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menyusun mata pelajaran bahaya narkoba dalam buku sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Indonesia sudah darurat narkoba, di mana barang haram itu sudah masuk ke dalam pesantren, politisi dan sekolah-sekolah. Dari tingkat SD hingga perguruan tinggi sudah dimasuki narkoba. Ini sangat memprihatinkan,” katanya dalam rapat kerja Komisi III dengan BNN di ruang rapat Komisi III, Senayan Jakarta, Kamis (4/2).

Oleh karena itu, Ia menilai harus ada mata pelajaran bahaya narkoba di sekolah-sekolah.

Hal senada juga diungkapkan anggota komisi III lainnya, Syarifudin Sudding mendesak BNN yang bekerjasama dengan Kemendikbud untuk memasukkan pelajaran bahaya narkoba dalam kurikulum.

Baca Juga: Tim SAR dan UAR Berhasil Evakuasi Jenazah Korban Longsor Sukabumi

“Bukannya pesimis atas kinerja BNN, namun dengan peredaran narkoba yang semakin marak, saya tidak yakin pemberantasan dan pencegahan narkoba hanya dilakukan oleh BNN ini akan membuahkan hasil yang maksimal. Mengingat aparat yang dimiliki BNN juga sangat terbatas. Oleh karena itu saya sependapat jika BNN juga harus berkordinasi dengan Kemendikbud untuk memasukan pelajaran bahaya narkoba dalam kurikulum sekolah,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BNN, Budi Waseso mengatakan, BNN sudah lama menyusun buku tentang bahaya narkoba untuk dimasukkan dalam kurikulum SD, SMP, dan SMA.

Bahkan, kata Budi, buku yang disusun BNN itu juga telah ditandatangani oleh Presiden dan ada film animasi tentang bahaya narkoba.

“Namun sayang, pelaksanaannya masih terhambat,” pungkasnya.(T/P011/R05)

Baca Juga: BKSAP DPR Gelar Kegiatan Solidaritas Parlemen untuk Palestina

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)