Komisi IX: Pengiriman TKI Harus Terdata di Pemda Asalnya

Ketua Komisi IX, Dede Yusuf. (dok. Parlementaria)

Jakarta, MINA – Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan, saat ini masih banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak terdata dan bekerja tidak sesuai prosedur.

Dede berharap Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang baru saja disahkan dapat diimplementasikan dengan baik, termasuk di dalamnya pendataan TKI.

“Oleh karena itu, di undang-undang yang baru, semua pengiriman itu harus terdata melalui pemerintah daerah, asal dari TKI itu,” ungkap Dede dalam keterangan persnya yang diterima MINA, Rabu (28/3).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap, undang-undang yang baru ini bisa segera dibuat peraturan-peraturan turunannya, sehingga dapat disesuaikan. Selain itu, di dalam UU PPMI, nantinya, TKI akan dilindungi oleh asuransi BPJS dan Dinas Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Menag Tekankan Pentingnya Diplomasi Agama dan Green Theology untuk Pelestarian Lingkungan

“BPJS bekerja dengan tenaga asuransi yang ada di luar, sehingga jika ada yang tidak terbayarkan bisa mengklaim jaminannya dia,” ungkap Dede.

Dede menambahkan, saat ini masih banyak TKI yang berangkat tidak sesuai prosedur, sehingga mengakibatkan kesimpangsiuran data dan informasi. Selain itu, Kementerian Luar Negeri tidak mempunyai database untuk TKI yang berangkat tidak sesuai prosedur tersebut.

“Sehingga, TKI manapun dan bekerja dengan siapapun banyak yang tidak ketahuan. Dan jika ada perusahaan yang ketahuan mengirim pekerja tanpa prosedur maka perusahaan tersebut akan mendapat teguran,” pesan politisi dapil Jawa Barat itu. (T/R06/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Menhan: 25 Nakes TNI akan Diberangkatkan ke Gaza, Jalankan Misi Kemanusiaan