Menlu: Pemerintah Masih Data WNI Eks ISIS

Jakarta, MINA – Menteri Luar Negeri RI mengatakan, wacana pemulangan Warga Negara Indonesia () eks kombatan Islamic State () yang saat ini masih tertahan di sejumlah kamp pengungsian, dalam tahap verifikasi pendataan.

Pernyataan Retno disampaikan kepada awak media usai pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Said Aqil Siradj di Gedung Pusat PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).

“Kita kalau ditanya posisi kita sejauh ini adalah akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Karena apa yang kita terima banyak sekali simpang siur, jadi kita ingin verifikasi, itu saja yang dapat kita sampaikan,” kata Retno.

Kunjungan Retno ke PBNU adalah dalam rangka meminta masukan terkait isu-isu keislaman di dunia, termasuk soal WNI eks ISIS, Rohingya, hingga masalah kepalestinaan.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj menegaskan, lembaganya menolak dengan tegas rencana tersebut. Menurut dia, WNI eks ISIS berbahaya bagi kelangsung hidup 260 juta jiwa masyarakat Indonesia.

“Saya memberi masukan dengan tegas, kami PBNU menolak kombatan ISIS. Oleh karena itu setelah datang ke sana membakar paspor dan menyatakan ini negara thogut. Mereka menyatakan akan bunuh Sutarman, Muldoko, Banser. Mereka menyatakan gabung menjadi warga negara ISIS. Berarti mereka sudah melepaskan diri Warga Negara Indonesia. Tidak ada salahnya pemerintah menolak,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) masih belum memberikan sikap terkait wacana pemulangan ratusan WNI eks kombatan ISIS yang masih tersebar di sejumlah kamp-kamp pengungsian. (L/R2/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)