OPOSISI SUDAN SETUJU GABUNG DIALOG

Addis Ababa, 10 Dzulqa’dah 1435/5 September 2014 (MINA) – Partai-partai oposisi Sudan yang berbasis di dalam dan luar negeri, Jumat (5/9), sepakat untuk bergabung dalam dialog dengan pemerintah Presiden Omar Al-Bashir sebagai kelompok terpadu.

Perjanjian tersebut ditandatangani di Addis Ababa oleh perwakilan dari partai politik oposisi dalam negeri dan Front Revolusioner Sudan (SRF), sebuah kelompok payung partai Sudan yang para pemimpinnya berada di luar negeri, Koresponden Anadolu Agency melaporkan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Kesepakatan itu terjadi menyusul pembicaraan intensif Kamis lalu antara delegasi partai dalam negeri yang terdiri dari pemerintah dan partai-partai oposisi (dikenal dengan 7 + 7) dan pemimpin SFR.

SFR didirikan tahun 2011, terdiri dari Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan/Utara (SPLM/N), yang memerangi pemerintah di negara bagian Kordofan Selatan dan Blue Nile, serta tiga kelompok perlawanan dari wilayah Darfur yang bergolak.

Acara penandatanganan ini disponsori oleh Kepala Komisi Pelaksana Tingkat Tinggi Uni Afrika (AUHIP), Thabo Mbeki, yang secara aktif mengawal perundingan antara pemerintah dan oposisi sejak 2012.

Dalam sebuah pernyataan, Mbeki memuji kesepakatan sebagai langkah penting menuju “terbukanya dialog politik inklusif”.

“Perjanjian hari ini menetapkan aturan dan prosedur dialog dan harus diikuti secara konsisten,” kata Mbeki.

“Menghentikan perang, mencapai penghentian permusuhan, mengatasi situasi kemanusiaan dan memastikan kebebasan dan hak asasi manusia harus menjadi prioritas untuk membangun kepercayaan,” katanya.

Malik Agar dari SRF, yang menandatangani kesepakatan itu, mengatakan perjanjian “mulai menyelamatkan Sudan dari kehancuran dirinya”.

“Setiap dialog yang tidak menghentikan pertempuran di Sudan tidak layak penandatanganan,” tambahnya.

Sudan telah lama dilanda perpecahan dan konflik antara tentara dan berbagai gerakan pemberontak, terutama di wilayah selatan dan barat yang bergolak  seiring dengan memburuknya ekonomi. (T/P001R03)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)