Pakistan Tegaskan Tidak Ada Perubahan Sikap Terhadap Kashmir

Islamabad, MINA – Pakistan menegaskan tidak ada perubahan sikap negara itu mengenai sengketa Kashmir yang telah berlangsung lama, meskipun terjadi perkembangan positif baru-baru ini dalam hubungan dengan India.

“Posisi kami berlabuh pada resolusi PBB tentang perselisihan Jammu dan Kashmir,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Zahid Hafeez Chaudhri, Rabu (31/3),  dalam sidang parlemen yang diketuai oleh Shehryar Khan Afridi, Ketua Komite Kashmir, di ibukota Islamabad, Anadolu Agency melaporkan.

Pernyataan itu muncul beberapa jam setelah Pakistan mencabut larangan impor gula dan kapas selama hampir dua tahun dari India. Islamabad melarang impor barang dari India setelah New Delhi mencabut otonomi khusus Jammu dan Kashmir pada Agustus 2019.

Wilayah tersebut dikuasai oleh India dan Pakistan sebagian tetapi diklaim keduanya secara penuh. Sejak mereka dipecah pada tahun 1947, kedua negara telah berperang tiga kali, dua di antaranya memperebutkan Kashmir.

Beberapa kelompok Kashmir telah berperang melawan pemerintahan India untuk kemerdekaan, atau penyatuan dengan tetangganya Pakistan.

Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang telah terbunuh dan disiksa dalam konflik tersebut sejak tahun 1989.

Pernyataan itu juga datang di tengah kehangatan dalam hubungan antara kedua tetangga. Pada bulan Februari, militer kedua negara mengumumkan gencatan senjata di sepanjang perbatasan yang disengketakan di Kashmir.

Merujuk pada pernyataan Perdana Menteri Imran Khan pada Hari Solidaritas Kashmir 5 Februari bahwa Islamabad akan memberi Kashmir hak jika mereka ingin menjadi bagian dari Pakistan atau tetap merdeka.

Chaudhri mengatakan pernyataan itu “konsisten dengan kebijakan lama Pakistan tentang Jammu dan Perselisihan Kashmir dan Pakistan akan terus mendukung warga Kashmir di semua forum.”

Dia mengatakan pemahaman baru-baru ini untuk menghormati perjanjian gencatan senjata 2003 ditujukan untuk menyelamatkan nyawa warga Kashmir di kedua sisi Garis Kontrol, perbatasan de facto yang membagi lembah Himalaya yang indah di antara dua tetangga nuklir itu.

Dia mengatakan perjanjian itu adalah pemahaman di tingkat militer karena Pakistan percaya setiap pelanggaran gencatan senjata dapat membahayakan perdamaian regional.

“Sama sekali tidak ada perubahan dalam sikap Pakistan dalam menyelesaikan sengketa Kashmir melalui dialog dan di bawah resolusi PBB yang relevan,” kata Juru Bicara itu.

Komite juga mengeluarkan resolusi untuk menyambut komitmen yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Khan tentang mengaitkan resolusi sengketa Kashmir dengan perdamaian dan stabilitas regional.

Mereka menuntut Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi hak asasi manusia internasional lainnya untuk memastikan pembebasan segera semua tahanan politik Kashmir, terutama para pemimpin senior Konferensi Hurriyat yang pro-kemerdekaan. (T/R7/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)