Palestina Terpilih sebagai Ketua G 77 di PBB

Al Quds, MINA – Negara Palestina terpilih sebagai negara ketua Kelompok (G) 77, blok terbesar negara-negara berkembang di PBB, sebuah langkah yang telah membuat jengkel Israel.

Kelompok 77 didirikan pada tahun 1964 oleh 77 negara dan dirancang untuk mempromosikan kepentingan ekonomi kolektif mereka, serta untuk meningkatkan kapasitas negosiasi bersama mereka pada semua masalah ekonomi internasional utama dalam PBB, seperti dikutip MINA dari Al Jazeera.

Selama bertahun-tahun, blok itu telah diperluas hingga mencakup 135 anggota hari ini, yang mewakili 80 persen populasi dunia. Blok itu juga berbicara sebagai satu suara di Majelis Umum.

Palestina akan mengambil alih kepemimpinan pada Januari 2019 untuk memimpin kelompok 77 dari Mesir yang mempin saat ini.

Dalam wawancara telepon dengan The New York Times, Duta Besar Palestina PBB Riyad Mansour mengonfirmasi langkah itu, dan mengatakan, Palestina akan bernegosiasi mewakili 135 negara.

Langkah ini secara luas dianggap sebagai langkah progresif atas nama Palestina, yang memegang status pengamat negara non-anggota di PBB. Namun, Israel telah menyuarakan tentangannya yang kuat.

“Tujuan Kelompok 77 awalnya bertujuan untuk memfasilitasi kemajuan ekonomi negara-negara terbelakang,” kata Duta Besar Israel Danny Danon dalam sebuah pernyataan kepada The New York Times.

Ia melanjutkan, sangat disayangkan bahwa sekarang akan menjadi platform untuk menyebarkan kebohongan dan hasutan. Ini tidak akan mempromosikan tujuan G-77, dan justru akan mendorong Palestina untuk tidak terlibat dalam negosiasi perdamaian.

Sekutu Israel, Amerika Serikat (AS), membangkitkan kemarahan Otoritas Palestina dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember lalu, yang mengakibatkan PA memutuskan hubungan diplomatik dengan negara itu.

AS baru-baru ini juga telah memotong pendanaan kepada Badan Pengungsi dan Bantuan PBB (UNRWA) yang melayani jutaan warga Palestina di kamp-kamp pengungsi di wilayah-wilayah pendudukan dan negara-negara tetangga.

Bulan lalu, AS menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. (T/RS3/RI-1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)