Palestina Tolak Rencana Israel Legalkan 155 Pos Pemukiman di Tepi Barat

Ramallah, MINA – Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Mahmoud Abbas menyatakan, Palestina  menolak rencana rasis Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich untuk melegalkan 155 pos terdepan pemukiman Yahudi yang tidak sah di Tepi Barat yang diduduki.

Abu Rudeineh menegaskan, semua bentuk aktivitas pemukiman adalah ilegal menurut resolusi legitimasi internasional.

“Upaya oleh otoritas pendudukan Israel dan menteri ektremis mereka untuk memberikan legitimasi pada setiap pemukiman yang dibangun di atas tanah Negara Palestina tidak akan berhasil. Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB menegaskan, semua pemukiman adalah ilegal and melanggar hukum internasional, termasuk yang berada di Yerusalem Timur,” ujarnya seperti dikutip dari Wafa, Ahad (20/8).

Abu Rudeineh menggarisbawahi tanggung jawab pemerintah Amerika Serikat untuk mengehentikan keputusan berbahaya seperti itu dan mendesak tindakan nyata melawan agresi, kejahatan dan hukuman kolektif yang diberlakukan oleh otoritas Israel terhadap rakyat Palestina, yang sama dengan apartheid.

“Tindakan Israel ini, yang ditujukan untuk berperang melawan rakyat Palestina, tanah mereka, dan situs suci mereka, sambil memberikan perlindungan bagi pemukim terorisme, mendorong wilayah tersebut ke dalam siklus kekerasan dan eskalasi,” kata juru bicara Presiden.

Ia menyoroti ketabahan dan komitmen rakyat Palestina terhadap tanah dan prinsip nasional mereka, menegaskan bahwa semua upaya untuk merusak tujuan mereka dan mencuri tanah mereka akan gagal.

“Tindakan aneksasi dan perluasan yang dilakukan oleh pemerintah Israel berturut-turut tidak akan pernah mengarah pada perdamaian dan stabilitas. Sebaliknya, itu akan menyebabkan konsekuensi yang serius. Kembali ke perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai intinya, adalah kunci untuk mencapai keamanan, perdamaian, dan stabilitas,” katanya. (T/RE1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)