Brussels, MINA – Sejumlah pemimpin negara di Eropa dan blok regional Uni Eropa mengeluarkan reaksi keras usai Amerika Serikat melancarkan serangan militer di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Sabtu (3/1).
Anadolu melaporkan, pernyataan dari para pejabat Eropa menekankan pentingnya prinsip kedaulatan, larangan penggunaan kekuatan, dan perlunya penyelesaian damai sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan bahwa situasi di Venezuela terus dipantau dan menyerukan restrain dan perlindungan warga Eropa di wilayah tersebut.
Beberapa pemimpin Eropa juga menegaskan bahwa solusi terhadap krisis Venezuela tidak dapat dipaksakan dari luar tanpa penghormatan terhadap aspirasi rakyat Venezuela. Perancis menegaskan bahwa setiap perubahan politik harus menghormati hak rakyat menentukan masa depan mereka sendiri, tanpa intervensi militer asing.
Komentar serupa datang dari berbagai negara Eropa lainnya, termasuk Spanyol yang menyerukan de-eskalasi ketegangan dan menawarkan bantuan diplomatik guna mencapai solusi damai. Austria dan Belgia juga mengingatkan bahwa tindakan militer tanpa mandat internasional dapat merusak tatanan hukum global.
Baca Juga: Wapres AS: Perundingan dengan Iran Ada Kemajuan, Tapi Belum Deal
Kecaman juga disuarakan oleh pejabat lain di wilayah Eropa yang menilai operasi militer AS sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi dan integritas teritorial. Mereka mengingatkan bahwa ancaman dan penggunaan kekuatan berisiko menimbulkan ketidakstabilan kawasan lebih luas.
Aksi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Venezuela pada 3 Januari 2026 menjadi sorotan dunia setelah pasukan AS menangkap Presiden Nicolás Maduro dan membawanya ke New York untuk diadili atas tuduhan narkoterorisme.
Langkah tersebut memicu gelombang reaksi global dari dukungan sebagian pihak hingga kecaman keras dari negara yang menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Prinsip kedaulatan negara dan larangan penggunaan kekuatan tanpa mandat PBB menjadi isu sentral dalam kritik terhadap tindakan militer tersebut. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: PBB: 300.000 Warga Yaman Mengungsi, Taiz Terisolasi
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport