PBB: Referendum Rusia Tidak Sesuai Hukum Internasional

New York, MINA – Kepala Politik PBB Rosemary DiCarlo mengatakan, referendum yang didukung Rusia di wilayah pendudukan Ukraina “bukanlah ekspresi asli dari keinginan rakyat” atau “hukum” di bawah hukum internasional.

“Tindakan sepihak yang bertujuan memberikan lapisan legitimasi pada upaya akuisisi secara paksa oleh satu Negara atas wilayah Negara lain, sementara mengklaim mewakili kehendak rakyat, tidak dapat dianggap sebagai hukum di bawah hukum internasional,” kata DiCarlo kepada Dewan Keamanan PBB, Sealasa (27/9), Anadolu Agency melaporkan.

Media pemerintah Rusia mengumumkan bahwa 98% pemilih memilih untuk bergabung dengan Rusia setelah referendum di wilayah Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, dan Luhansk di Ukraina.

DiCarlo mengatakan, PBB tetap berkomitmen penuh pada kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina dan menuntut agar Rusia, di bawah hukum internasional, menghormati hukum Ukraina di wilayah pendudukannya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan kepada 15 anggota Dewan Keamanan, referendum Rusia adalah upaya untuk mencuri wilayah dan menghapus norma-norma hukum internasional. Ia menyerukan isolasi lengkap terhadap Rusia.

“Ini adalah upaya yang sangat sinis untuk memaksa penduduk laki-laki di wilayah pendudukan Ukraina untuk memobilisasi ke dalam tentara Rusia, untuk berperang melawan Tanah Air mereka,” kata Zelenskyy kepada Dewan melalui tautan video.

Dia mengatakan, jika Rusia mencaplok wilayah Ukraina yang diduduki dalam referendum palsu, itu berarti tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Zelenskyy menuduh Rusia melancarkan “kebijakan genosida” dan menjaga dunia selangkah dari bencana nuklir.

Dia menuntut Rusia dikeluarkan dari semua organisasi internasional.

Utusan AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan Washington akan mengajukan rancangan resolusi di Dewan Keamanan yang mengutuk apa yang disebutnya referendum “palsu” di wilayah Ukraina yang memisahkan diri. (T/RI-1/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)