Pemerintah Palestina Berikan Penghormatan Tertinggi Kepada Pejabat PBB

Gaza, 23 Rabiul Akhir 1428/22 Maret 2017 (MINA) – Pemerintah Palestina resmi memberikan penghargaan medali kehormatan tertinggi kepada pejabat PBB, Rima Khalaf.

Melalui Penasehat Presiden Palestina untuk Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Nabil Shaath memberikan penghargaan tersebut kepada Presiden Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Barat (ESCWA). Demikian laporan MEMO yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

“Keputusan Presiden Abbas untuk menghormati Khalaf merupakan langkah berani dan tantangan bagi mereka yang menekan Sekjen PBB untuk menarik laporan, dan apa yang dilakukan oleh  Khalaf mutlak benar dan layak mendapat medali tertinggi Palestina,” kata Shaat.

Dia menegaskan dalam wawancara dengan stasiun tv Palestina, bahwa seorang pejabat PBB yang tidak memiliki keberaniaan mengungkapkan kebenaran diragukan kredibilitasnya.

“Seorang pejabat PBB yang tidak memiliki keberanian untuk berdiri pada tekanan AS akan kekurangan kredibilitas,” tegasnya.

Shaath menekankan, penekanan laporan lengkap yang dibuat oleh Khalaf tidak akan mempengaruhi realitas isinya. Dia mendesak untuk menerbitkan dan mendistribusikan hasil temuannya secara luas.

Dia menambahkan, laporan yang membahas pelanggaran Israel atas hukum intenasional ditarik dalam upaya melindungi Israel dari skandal.

Rima Khalaf, Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Barat (ESCWA) memilih mengundurkan diri saat dirinya diminta menarik laporannya yang menyimpulkan bahwa Israel telah membentuk rezim apartheid.

Khalaf mengumumkan pengunduran dirinya pada konferensi di ibukota Libanon, setelah menolak perintah dari Sekretaris Jendral PBB, Antonio Guterres yang miminta agar laporan yang diunggah di website E SCWA dihapus.

Dia bersama dengan 18 negara-negara Arab membuat laporan di komisinya yang memaparkan kejahatan perang terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel secara terus menerus terhadap rakyat Palestina, sangat banyak jumlahnya.

Khalaf dalam rilisnya mengatakan ketidak-tetapan masyarakat internasional dalam beberapa dekade terakhir mendorong Israel terus melanjutkan pelanggaran hukum internasional.

Laporan ESCWA disusun oleh Richard Falk, seorang ahli hukum internasional dan mantan pelopor HAM PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki Israel, bersama Virginia Tilley, seorang profesor ilmu politik dan ahli hubungan Israel.

Didirikan pada 1973 untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial di antara negara-negara anggota, ESCWA saat ini terdiri dari 18 negara-negara Arab. (T/P3/RS1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)