Pengusiran Warga Palestina Jadi Bahan Kampanye Pemilu Israel

Tel Aviv, MINA – Menjelang pemilu Israel yang dijadwalkan pada Oktober 2026, persoalan Palestina kembali menjadi pusat persaingan politik.

Kelompok-kelompok sayap kanan berlomba mengusulkan kebijakan yang semakin keras terhadap warga Palestina, mulai dari memperluas permukiman dan memperkuat penguasaan atas Tepi Barat hingga mendorong rencana pengusiran penduduk Jalur Gaza dengan istilah “migrasi sukarela”.

Sementara sebagian besar pemilih Israel lebih sibuk dengan persoalan dalam negeri, seperti pergantian pemerintahan, biaya hidup, reformasi peradilan, serta penyelidikan mengenai kegagalan pada 7 Oktober 2023. Palinfo melaporkan, Selasa (8/9).

Para pemimpin sayap kanan berusaha menjadikan persoalan Palestina sebagai arena persaingan politik, terutama di antara kelompok sayap kanan sendiri.

Persaingan di dalam kelompok kanan

Persaingan pemilu tidak hanya terjadi antara kelompok kanan dan lawan-lawan mereka, tetapi juga di dalam kelompok kanan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berusaha mempertahankan kekuatan basis politiknya. Pada saat yang sama, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich bersaing untuk menjadi wakil kelompok yang paling keras terhadap warga Palestina.

Netanyahu menghadapi risiko suara kelompok kanan terpecah karena Ben-Gvir dan Smotrich mengikuti pemilu secara terpisah. Kondisi itu dapat menyebabkan beberapa daftar calon gagal melewati ambang batas suara.

Karena itu, Netanyahu berusaha mempertahankan persatuan kelompok tersebut dan mencegah hilangnya kursi parlemen yang dapat memengaruhi kemampuannya membentuk pemerintahan berikutnya.

Sementara itu, Ben-Gvir berusaha memperkuat citranya sebagai salah satu suara paling keras terhadap warga Palestina. Smotrich berfokus pada perluasan permukiman dan penguatan kontrol Israel atas Tepi Barat.

Analis politik Maisara Bahr mengatakan waktu munculnya isu pengusiran warga Palestina dari Gaza tidak dapat dipisahkan dari pemilu.

Menurutnya, Ben-Gvir membutuhkan isu yang dapat mempertahankan kekuatan basis pendukungnya sekaligus memberinya kesempatan untuk bersaing lebih keras dengan lawan-lawannya di kelompok kanan.

Dalam pernyataan pers, Bahr mengatakan menjadikan pengusiran sebagai syarat untuk ikut dalam koalisi pemerintahan mendatang merupakan investasi langsung Ben-Gvir dalam politik polarisasi selama pemilu.

Sementara itu, Netanyahu berada di antara upaya mempertahankan koalisinya dengan kelompok kanan ekstrem dan menghadapi tuntutan mereka yang semakin besar.

Pengusiran dari slogan pemilu menjadi proyek politik

Di tengah persaingan tersebut, isu pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza semakin menonjol.

Penulis dan analis politik Iyad Al-Qarra mengatakan isu tersebut telah melewati batas pernyataan ekstrem yang berdiri sendiri dan berubah menjadi program politik serta pemilu yang diperebutkan tokoh dan partai politik Israel.

Menurut Al-Qarra, pertanyaan dalam persaingan pemilu mengenai Gaza bukan lagi “siapa yang menghentikan perang?”, tetapi lebih dekat pada pertanyaan “siapa yang mampu melangkah lebih jauh dalam mengeluarkan warga Palestina dari tanah mereka?”.

Dalam konteks tersebut, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz secara terbuka berbicara tentang migrasi sebagai bagian dari masa depan Jalur Gaza.

Sementara itu, Ben-Gvir mengemukakan gagasan tersebut secara lebih rinci melalui rencana yang berlangsung selama tujuh tahun. Rencana itu menargetkan keluarnya sekitar 1,86 juta warga Palestina dari Jalur Gaza, sekaligus menyerukan pembentukan lembaga pemerintah khusus yang disebutnya bertugas mengurus “migrasi”.

Al-Qarra menolak menyebut proses tersebut sebagai “migrasi sukarela”.

Menurutnya, penghancuran rumah, pembunuhan anggota keluarga, pengepungan, dan perampasan kebutuhan hidup, kemudian meminta penduduk pergi, tidak menjadikan kepergian sebagai pilihan sukarela.

Istilah “sukarela”, menurutnya, hanya menjadi istilah yang menutupi kenyataan yang dipaksakan melalui kekuatan.

Menurut Al-Qarra, Ben-Gvir berusaha menampilkan dirinya kepada pemilih sayap kanan sebagai politikus yang paling mampu melaksanakan proyek tersebut. Dengan demikian, pengusiran warga Palestina dari tanah mereka berubah menjadi bahan persaingan politik dan pemilu.

Bahr menilai wacana pengusiran telah melewati tahap pernyataan politik setelah mulai muncul rencana yang memiliki mekanisme pelaksanaan, target tertentu, dan jadwal waktu.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan upaya membawa gagasan tersebut dari wacana pemilu ke tingkat kebijakan pemerintah.

Tepi Barat: permukiman dan penguasaan tanah

Di Tepi Barat, prosesnya mengambil bentuk yang berbeda, tetapi bertemu dengan proyek pengusiran dari Gaza dalam tujuan memperkuat penguasaan Israel atas tanah dan mempersempit ruang yang tersedia bagi warga Palestina.

Smotrich menjadi salah satu pendukung utama perluasan permukiman dan penciptaan fakta baru di Tepi Barat. Ia memanfaatkan posisi politiknya untuk mendorong penguatan permukiman dan memperkokoh penguasaan Israel atas semakin banyak tanah Palestina.

Ketika pembicaraan mengenai pengusiran warga Palestina dari Gaza terus berlangsung, kebijakan permukiman dan pengusiran paksa juga terus dilakukan di Tepi Barat.

Hal tersebut membuka jalan bagi perubahan peta demografis dan geografis wilayah Palestina.

Al-Qarra memperingatkan bahwa bahaya tidak hanya terletak pada seruan langsung agar warga Palestina pergi, tetapi juga pada proyek dan pengaturan parsial yang dapat menyebabkan penduduk terisolasi, mengubah kembali Jalur Gaza, dan memperkuat kondisi baru dengan menggunakan alasan kemanusiaan atau ekonomi. []

Mi’raj News Agency (MINA)