PLO Desak Uni Eropa Bertindak Halangi Israel Bangun Permukiman Ilegal di Tepi Barat

Ramallah, MINA – Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mendesak Uni Eropa untuk bertindak secara nyata mencegah Israel yang akan memulai pembangunan permukima ilegal di daerah Yerusalem Timur yang dikenal sebagai E1.

Pernyataan PLO yang disampaikan anggota komite eksekutifnya Hanan Ashrawi ini merespon surat protes yang ditandatangani oleh para diplomat Uni Eropa terhadap rencana Israel tersebut.

Perwakilan Uni Eropa serta duta besar dari 15 negara Eropa mengajukan, dua hari yang lalu, surat protes kepada Kementerian Luar Negeri Israel mengenai niat untuk mulai membangun permukiman di daerah E1, sebelah timur Yerusalem yang diduduki.

Ke-15 negara itu yakni Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Inggris, Belgia, Denmark, Finlandia, Irlandia, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovenia dan Swedia.

“Kami menyambut surat protes yang ditandatangani oleh Duta Besar Eropa untuk menentang rencana Israel memulai pembangunan di pemukiman ilegal “Givat Hamatos” dan mungkin yang disebut Area E1 di pinggiran Yerusalem yang diduduki,” kata Hanan Ashrawi dilaporkan Kantor Berita WAFA, Ahad (2/8).

Dia mengatakan pihaknya percaya bahwa Uni Eropa, serta pemerintah dari 15 negara harus mengadopsi keputusan yang dapat ditindaklanjuti yang akan mencegah Israel bertahan di jalur ilegalitas, impunitas, dan aneksasi secara de facto.

“Secara retoris menyampaikan berlawanan tidak menghalangi (rencana) Israel (tersebut). Faktanya, Israel berani meningkatkan tindakan kriminalnya justru karena yakin bahwa (kata) berlawanan akan tidak berpindah dari verbal ke tindakan nyata,” ujarnya.

Pejabat PLO memperingatkan bahwa jika diimplementasikan, rencana-rencana Israel ini akan benar-benar memutuskan pendudukan Yerusalem dari wilayah Palestina alami dan memotong setengah wilayah Tepi Barat yang diduduki.

“Mereka akan menyelesaikan proyek kolonial Yerusalem Besar dengan pencurian tanah strategis Palestina dan penyumbatan fisik. dari persentuhan apa pun dari negara Palestina di masa depan,” tegasnya.

Ashrawi mengatakan, sementara masyarakat internasional prihatin dengan ‘kemungkinan’ aneksasi, Israel menerapkan skema aneksasinya di wilayah Tepi Barat tanpa pencegahan.

“Ini termasuk pengepungan mencekik dan pembersihan etnis diam-diam di Silwan, Al-Issawiya, dan Wadi Al -Joz (wilayah Palestina di Yerusalem Timur) melalui pembongkaran rumah, kekerasan sistemik, dan mengumumkan proyek permukiman berskala luas yang didasarkan pada pemindahan ribuan warga Palestina,” pungkasnya.

Dia mendesak negara-negara di dunia tidak boleh membiarkan Israel bertahan dalam tipu muslihat ini.

“Prinsip akuntabilitas dirusak dan dianggap tidak relevan ketika para aktor internasional bersikeras memberi Israel jalan bebas atas pelanggaran mengerikan terhadap hak-hak Palestina dan hukum internasional,” tambah Ashrawi.(T/R1/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)