PM Belanda yang Baru Dilantik Nyatakan Diri Sebagai Gay

Den Haag, MINA – Rob Jetten, pemimpin Partai Democrats 66 (D66), resmi dilantik sebagai Perdana Menteri (PM) Belanda pada Senin (23/2) di usia 38 tahun, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai kepala pemerintahan pertama di negara itu yang secara terbuka menyatakan diri sebagai gay.

Rob Jetten diambil sumpahnya oleh Raja Belanda, Willem-Alexander, dalam upacara yang digelar di Huis ten Bosch di Den Haag, menandai tonggak baru dalam politik Belanda dan Eropa.

Pelantikan itu berlangsung setelah Jetten memimpin koalisi tiga partai di parlemen yang hanya memiliki kursi mayoritas tipis. Anadolu melaporkan.

Sebagai pemimpin D66, Jetten berhasil membawa partainya unggul dalam pemilu nasional Oktober 2025, menyingkirkan Partai Kebebasan (PVV) pimpinan Geert Wilders yang dikenal berpandangan sayap kanan. Kemenangan tersebut membuatnya mendapat mandat untuk membentuk pemerintahan koalisi.

Baca Juga: Rabi Terkemuka Israel Sebut Lebih Baik Dipimpin Pemerintahan Arab daripada Zionisme

Dia memimpin pemerintahan minoritas yang terdiri dari D66, Christian Democratic Appeal (CDA), dan People’s Party for Freedom and Democracy (VVD), yang bersama-sama hanya menguasai 66 dari 150 kursi di Dewan Perwakilan. Konstelasi ini membuat Jetten harus aktif menjalin kerja sama lintas partai untuk meloloskan setiap kebijakan legislatif.

Jetten terkenal sebelumnya sebagai menteri yang fokus pada isu iklim dan energi, serta sering tampil dalam debat nasional sebelum menjadi tokoh utama dalam pemilihan.

Kepemimpinannya kini mendapat sorotan besar, baik karena usianya yang relatif muda maupun latar belakang personal yang mencerminkan keberagaman sosial modern Belanda.

Pengangkatan Jetten sebagai PM juga disambut beragam reaksi dari dalam negeri dan internasional. Bagi kelompok pendukung LGBTQ+, pencapaian ini dipandang sebagai langkah penting dalam representasi politik komunitas minoritas, sementara tantangan legislatif koalisi minoritas tetap menjadi sorotan utama dalam beberapa hari pertama pemerintahannya.

Baca Juga: Wabah Pes Mengintai Rusia, WHO Ungkap Data Global

Belanda memiliki sejarah panjang dalam mendorong hak-hak sipil dan keberagaman, menjadi negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada 2001.

Pemilihan pemimpin negara yang mencerminkan pluralitas tersebut menunjukkan perjalanan politik masyarakat Belanda yang terus berkembang, khususnya dalam konteks demokrasi parlementer dan konsensus legislatif pasca-pemilu. []