PM Irak Luncurkan Operasi Antikorupsi, 47 Pejabat Ditangkap

Baghdad, MINA – Pemerintah Irak melancarkan operasi antikorupsi berskala besar dengan menangkap 47 pejabat dan politikus, termasuk sejumlah anggota parlemen, sebagai bagian dari langkah awal pemerintahan Perdana Menteri Ali al-Zaidi dalam memberantas praktik korupsi.

Operasi tersebut digelar di Baghdad dan sejumlah wilayah lain setelah otoritas kehakiman menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap para tersangka. Al-Jazeera melaporkan, Rabu (1/7).

Penggerebekan dilakukan oleh pasukan keamanan, termasuk unit elit Counter Terrorism Service (CTS), yang menyasar kawasan Green Zone di Baghdad, pusat pemerintahan Irak yang menjadi lokasi berbagai kementerian dan kantor diplomatik.

Dari total tersangka yang diamankan, terdapat anggota parlemen aktif, pejabat kementerian, mantan anggota parlemen, serta sejumlah birokrat yang diduga terlibat dalam jaringan penyalahgunaan jabatan dan keuangan negara.

Penyelidikan terhadap kasus tersebut merupakan pengembangan dari pemeriksaan mantan Wakil Menteri Perminyakan Irak, Adnan al-Jumaili, yang sebelumnya lebih dahulu ditahan.

Keterangan yang diberikannya disebut membuka dugaan keterlibatan sejumlah pejabat lain dalam praktik korupsi, termasuk penyalahgunaan kontrak pemerintah, penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik, serta dugaan manipulasi dalam proses pengadaan.

Juru bicara pemerintah Irak menegaskan bahwa operasi penegakan hukum akan terus berlanjut hingga seluruh pihak yang diduga terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Sejumlah tersangka dilaporkan berhasil melarikan diri sebelum aparat tiba di lokasi, sehingga otoritas keamanan memperluas pencarian dan memperketat pengawasan di sejumlah wilayah.

Langkah tersebut menjadi ujian penting bagi pemerintahan Ali al-Zaidi yang mulai menjabat pada Mei 2026. Sejak dilantik, Zaidi menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya.

Korupsi selama bertahun-tahun dinilai menjadi hambatan besar bagi pembangunan Irak, menggerus kepercayaan publik, serta menghambat pemulihan ekonomi pascakonflik.

Menurut berbagai lembaga internasional, korupsi masih menjadi tantangan utama di Irak meskipun negara itu memiliki cadangan minyak terbesar kelima di dunia.

Keberhasilan operasi antikorupsi ini akan menjadi indikator penting bagi komitmen pemerintah baru dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat stabilitas politik dan ekonomi negara tersebut. []

Mi’raj News Agency (MINA)