Moskow, MINA – Otoritas Rusia resmi memasukkan pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov ke dalam daftar buronan internasional setelah menerbitkan surat perintah penangkapan atas tuduhan keterlibatan dalam aktivitas terorisme.
Langkah tersebut menandai babak baru dalam perseteruan antara pemerintah Rusia dan platform pesan instan yang masih digunakan secara luas di negara itu. RTnews melaporkan, Kamis (30/7).
Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) mendakwa Durov karena dinilai gagal mencegah penggunaan Telegram oleh pihak yang disebut terkait badan intelijen Ukraina dan kelompok ekstremis untuk mengorganisasi aksi sabotase, serangan, serta aktivitas yang dikategorikan sebagai terorisme.
Menanggapi langkah tersebut, Telegram membantah tuduhan yang dialamatkan kepada pendirinya. Perusahaan menegaskan selama ini telah menerapkan kebijakan moderasi konten sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menangani konten ilegal.
Baca Juga: Wabah Pes Mengintai Rusia, WHO Ungkap Data Global
Pavel Durov juga menyatakan dirinya tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan pemerintah Rusia.
Kasus ini menjadi sorotan karena Durov telah lama dikenal sebagai pendukung kebebasan berekspresi di ruang digital. Setelah meninggalkan Rusia pada 2014, ia mengembangkan Telegram menjadi salah satu aplikasi perpesanan paling populer di dunia dengan ratusan juta pengguna.
Meski sempat berupaya memblokir Telegram pada 2018, pemerintah Rusia kemudian mencabut larangan tersebut dan aplikasi itu tetap banyak digunakan, termasuk oleh kalangan pejabat dan lembaga pemerintah.
Perkara ini mencerminkan semakin ketatnya kontrol Rusia terhadap ruang digital sejak konflik dengan Ukraina meningkat.
Baca Juga: Inggris Ancam Usir 27 Diplomat Israel Gegara Konsulat Yerusalem
Pemerintah Rusia dalam beberapa tahun terakhir memperluas pengawasan terhadap platform digital asing dan mendorong penggunaan layanan dalam negeri sebagai bagian dari kebijakan keamanan siber nasional.
Durov berpotensi menghadapi hukuman berat berdasarkan hukum Rusia. Sementara itu, kasus tersebut diperkirakan akan memicu perdebatan internasional mengenai batas tanggung jawab penyedia platform digital terhadap aktivitas para penggunanya, sekaligus menyangkut isu kebebasan berekspresi, privasi, dan keamanan di era komunikasi digital. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: EPAL Catat 68.000 Lebih Aksi Pro-Palestina di Eropa dalam Tiga Tahun
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport