Sudan Tolak Penghapusan “Sponsor Terorisme” Dihubungkan dengan Normalisasi

Khartoum, MINA – Sudan tidak ingin menghubungkan penghapusan negara itu dari daftar “pendukung terorisme” versi AS dengan upaya hubungan normalisasi terhadap Israel, Perdana Menteri Abdalla Hamdok mengatakan pada Sabtu (26/9).

Status “negara pendukung terorisme” dalan daftar AS dapat menghalangi Sudan memdapat akses kepada pendanaan asing untuk ekonomi negara hancur oleh kudeta, demonstrasi, pandemi Covid-19, dan bencana banjir dahsyat di seluruh negeri.

Seorang sumber mengatakan pada pekan ini, pejabat AS mengindikasikan dalam pembicaraan dengan delegasi Sudan, mereka ingin Khartoum mengikuti Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk membuka hubungan dengan Israel, demikian Asharq Al-Aswaat melaporkan.

Penunjukan Sudan sebagai negara sponsor terorisme sudah ada sejak kepemimpinan Omar al-Bashir yang digulingkan. Status itu mempersulit pemerintah transisi barunya untuk mengakses keringanan utang yang sangat dibutuhkan dan pembiayaan luar negeri.

Hamdok mengatakan, Sudan telah memberi tahu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo selama kunjungannya bulan lalu bahwa perlu memisahkan penghapusan dari daftar AS dengan normalisasi hubungan terhadap Israel.

“Topik (hubungan dengan Israel) ini membutuhkan diskusi yang mendalam tentang masyarakat,” katanya dalam konferensi di Khartoum untuk membahas reformasi ekonomi.

Melonjaknya inflasi Sudan dan anjloknya mata uang telah menjadi tantangan terbesar bagi pemerintahan transisi Hamdok, yang memerintah dengan militer sejak penggulingan Bashir.

Sudan dimasukkan ke dalam daftar AS pada 1993 karena Amerika Serikat yakin rezim Bashir mendukung kelompok-kelompok militan.

Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar ketika ditanya tentang status negosiasi.

Burhan dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan pertemuan mendadak di Uganda awal tahun ini. Namun membuka hubungan dengan Israel sensitif, karena Sudan adalah musuh setia Israel di bawah kepemimpinan Bashir. (T/RI-1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)