Damaskus, MINA – Suriah mengutuk deklarasi pengakuan Kolombia atas apa yang disebut sebagai “kedaulatan” Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki. Pemerintah Suriah menekankan bahwa dataran tinggi tersebut adalah “bagian integral dari wilayahnya” dan bahwa langkah tersebut merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB.
Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa (11/8) bahwa mereka menyatakan “penolakan dan kecaman tegas” terhadap posisi Kolombia, yang didasarkan pada “alasan keamanan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional.” Quds Press melaporkan.
Kemenlu Suriah menjelaskan bahwa pernyataan Kolombia bertentangan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, di mana ia menekankan bahwa “Golan adalah wilayah Suriah, dan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakuinya tanpa syarat sebagai bagian dari Suriah,” serta melanggar prinsip ketidakbolehan memperoleh wilayah dengan kekuatan dan Resolusi Dewan Keamanan 497 tahun 1981.
Suriah memuji “perluasan dukungan internasional terhadap hak-hak sahnya”, dengan mencatat bahwa jumlah negara yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB berjudul “Golan Suriah” meningkat dari 97 negara pada tahun 2024 menjadi 123 negara pada tahun 2025.
Baca Juga: Raja Yordania: Ambisi Ekspansionis Israel Ancaman Terbesar Masa Depan Kawasan
Kementerian menegaskan penolakannya terhadap “kelanjutan agresi dan penyusupan Israel di wilayah Suriah”, menyerukan kepada komunitas internasional dan organisasi internasional untuk mengambil tanggung jawab mereka dalam menghormati hukum internasional.
Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa Suriah akan terus menggunakan “semua cara diplomatik dan hukum yang sah untuk membela kedaulatan dan integritas wilayahnya.”
Pada Senin (10/8), Kemenlu Kolombia mengumumkan pengakuannya atas apa yang mereka sebut “kedaulatan Israel atas Golan,” yang membenarkan keputusan tersebut dengan “ketidakstabilan regional yang terus berlangsung di Timur Tengah, dan pentingnya strategis Dataran Tinggi Golan bagi keamanan Israel.”
Presiden Kolombia, Abelardo de la Espriella, baru saja dilantik pada Jumat (7/8/2026). Namun, ia menjadikan normalisasi hubungan Kolombia-Israel sebagai salah satu kebijakan awal. Kebijakan ini menandai kebijakan luar negeri Kolombia yang berubah 180 derajat dari era kepresidenan sebelumnya, Gustavo Petro. []
Baca Juga: Knesset Baru Israel akan Gelar Sidang Perdana 10 November
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport