Tim HAM PBB Mulai Terjun ke Lebanon Selidiki Dugaan Pelanggaran Israel

Beirut, MINA – Tim penyelidik hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai menjalankan misi di Lebanon untuk mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran hukum internasional dan HAM yang dilakukan Israel.

Misi tersebut dilaksanakan setelah pemerintah Lebanon memberikan jaminan yang diperlukan bagi pengerahan tim ke wilayah terdampak konflik. Al-Mayadeen melaporkan, Sabtu (4/7).

Juru Bicara Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR), Thameen Al-Kheetan, mengatakan tim penyelidik saat ini telah berada di Lebanon dan mulai melakukan wawancara dengan para korban, saksi, perwakilan organisasi masyarakat sipil, pembela HAM, serta pihak-pihak lain yang memiliki informasi terkait dugaan pelanggaran.

Menurutnya, tim juga akan berupaya mengakses wilayah-wilayah yang terdampak serangan di kedua sisi perbatasan Lebanon dan Israel dengan tetap mengutamakan keamanan personel maupun narasumber.

Misi investigasi tersebut diumumkan oleh Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk pada 10 Juni lalu. Ia menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya OHCHR mengirimkan tim penilaian khusus guna mendokumentasikan dugaan pelanggaran terhadap warga sipil.

Hasil investigasi itu nantinya akan menjadi dasar penyusunan laporan resmi PBB mengenai dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional.

Volker Türk menegaskan bahwa akuntabilitas atas setiap dugaan pelanggaran tidak boleh diabaikan. Ia menyerukan penyelidikan yang cepat, independen, dan menyeluruh terhadap seluruh dugaan pelanggaran yang terjadi selama eskalasi konflik.

Menurut OHCHR, misi tersebut dijalankan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Lebanon dan PBB, dengan tujuan mengumpulkan informasi serta bukti dari seluruh korban tanpa membedakan pihak yang terlibat dalam konflik.

Pengerahan tim penyelidik merupakan kelanjutan dari komunikasi intensif antara Beirut dan Jenewa dalam beberapa pekan terakhir.

Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam sebelumnya menegaskan pentingnya mendokumentasikan dugaan kejahatan selama konflik untuk kemudian disampaikan kepada PBB sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan dan meminta pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran.

Laporan OHCHR yang diterbitkan pada April lalu telah mendokumentasikan berbagai dugaan pelanggaran selama tiga pekan pertama eskalasi konflik di Lebanon.

Dalam laporan tersebut, operasi militer Israel disebut mencakup serangan langsung terhadap warga sipil, termasuk tenaga medis, serta serangan yang menghancurkan bangunan permukiman bertingkat dan menewaskan seluruh anggota keluarga yang berada di dalamnya.

Temuan itu semakin memperkuat urgensi investigasi independen guna memastikan akuntabilitas serta perlindungan terhadap warga sipil sesuai ketentuan hukum internasional. []

Mi’raj News Agency (MINA)