Addis Ababa, MINA — Pertempuran kembali pecah di wilayah utara Ethiopia dan mulai menyeret perselisihan negara tersebut dengan Mesir, Sudan, dan Eritrea, sehingga memunculkan kekhawatiran konflik internal meluas ke kawasan Tanduk Afrika.
Melansir Euro News pada Ahad (27/9), Kepala Staf Angkatan Darat Ethiopia Marsekal Birhanu Jula menuduh Mesir dan Sudan mendukung aliansi baru kelompok bersenjata yang berupaya menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed.
Menurut Birhanu, kelompok-kelompok tersebut tidak akan mampu menjalankan aksinya tanpa dukungan dari luar negeri berupa bantuan, pasokan, dan dukungan lainnya.
Ia juga menyebut Eritrea menjadi penghubung antara pihak asing yang disebut mendukung kelompok bersenjata dengan kelompok-kelompok tersebut di dalam Ethiopia.
Baca Juga: Wabah Pes Mengintai Rusia, WHO Ungkap Data Global
Namun, Birhanu tidak memberikan bukti atas tuduhan tersebut.
Hingga Ahad pagi, Mesir dan Sudan belum memberikan tanggapan terbuka mengenai tuduhan itu.
Aliansi bersenjata tersebut diumumkan pada pekan lalu dan terdiri atas tujuh kelompok, termasuk Tigray People’s Liberation Front (TPLF), Oromo Liberation Army (OLA), dan Amhara Fano National Movement.
Kelompok-kelompok tersebut menyatakan tujuan mereka adalah menggulingkan pemerintahan Abiy Ahmed dan membentuk pemerintahan transisi.
Baca Juga: EPAL Catat 68.000 Lebih Aksi Pro-Palestina di Eropa dalam Tiga Tahun
Pertempuran kembali terjadi di Ethiopia utara dalam beberapa hari terakhir. Pasukan Tigray dilaporkan merebut sejumlah bandara dan terlibat bentrokan dengan pasukan federal di wilayah Amhara dan Afar.
Kepala HAM PBB Volker Türk menyerukan penghentian segera pertempuran dan memperingatkan Ethiopia dapat kembali terjerumus ke dalam konflik berskala besar.
Tuduhan Ethiopia terhadap Mesir muncul ketika hubungan kedua negara kembali memanas akibat sengketa Bendungan Renaisans Agung Ethiopia atau Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) di Sungai Nil Biru.
Menteri Sumber Daya Air dan Irigasi Mesir Hani Sewilam pekan lalu mengatakan para politisi Ethiopia perlu memahami bahwa membangun bendungan di sungai yang digunakan bersama bukanlah persoalan sederhana yang dapat diputuskan sendiri.
Baca Juga: Inggris Ancam Usir 27 Diplomat Israel Usai Penutupan Konsulat di Yerusalem Timur
Ia menolak argumen Ethiopia bahwa pengelolaan bendungan sepenuhnya merupakan urusan kedaulatan nasional.
Kementerian Air dan Energi Ethiopia kemudian menanggapi pernyataan tersebut dua hari kemudian dengan menyebutnya mencerminkan “mentalitas kolonial yang kasar”.
Ethiopia menuduh Mesir bertindak seolah-olah persetujuan Kairo diperlukan sebelum negara-negara di hulu Sungai Nil dapat memanfaatkan air sungai tersebut.
Mesir dan Sudan menginginkan kesepakatan yang mengikat secara hukum mengenai pengoperasian GERD, terutama ketika terjadi kekeringan berkepanjangan, serta mekanisme pertukaran informasi mengenai pelepasan air.
Baca Juga: Somalia Tegas Tolak Kehadiran Israel Dalam Keadaan Apa Pun
Sementara itu, Ethiopia menyatakan bendungan tersebut penting untuk menghasilkan listrik dan mendukung pembangunan negaranya. Addis Ababa juga menegaskan GERD tidak akan menimbulkan dampak signifikan terhadap Mesir maupun Sudan.
Mesir sangat bergantung pada Sungai Nil untuk memenuhi lebih dari 90 persen kebutuhan air tawarnya.
Ethiopia secara resmi meresmikan GERD pada September 2025 meskipun belum mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum dengan Mesir dan Sudan.
Ketegangan Ethiopia dan Sudan meningkat sejak Mei setelah Khartoum menuduh Ethiopia dan Uni Emirat Arab terlibat dalam serangan pesawat nirawak terhadap bandara Khartoum.
Baca Juga: Marinir AS Ditangkap, Kemarahan Jepang Kembali Membara di Okinawa
Sudan mengatakan pesawat nirawak tersebut berangkat dari Bandara Bahir Dar di Ethiopia. Addis Ababa menolak tuduhan itu sebagai tidak berdasar dan balik menuduh Sudan mendukung pejuang Tigray.
Kedua tuduhan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Sementara itu, Eritrea sebelumnya membantu pasukan federal Ethiopia dalam menghadapi pasukan Tigray selama konflik 2020–2022.
Hubungan Addis Ababa dan Asmara kemudian memburuk setelah kesepakatan damai yang mengakhiri konflik tersebut.
Baca Juga: AS Tempatkan Rudal Anti-Kapal di Pulau Yonaguni, Jepang, Titik Terdekat Taiwan
Pemerintah Ethiopia kini menuduh Eritrea mendukung anggota aliansi bersenjata baru. Eritrea berulang kali membantah tuduhan tersebut.
Perkembangan tersebut meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik internal Ethiopia tidak hanya mengancam stabilitas dalam negeri, tetapi juga dapat memperburuk ketegangan antara negara-negara di kawasan Tanduk Afrika.
Dengan perselisihan mengenai Sungai Nil, hubungan yang memburuk dengan Sudan, serta ketegangan dengan Eritrea, perkembangan konflik Ethiopia menjadi perhatian regional. Bahkan ketika konflik masih berlangsung di wilayah tertentu, dampaknya berpotensi menjalar ke negara-negara tetangga.
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: PM Al-Zaidi: Lima Faksi Bersenjata Irak Sepakat Serahkan Senjata, Batas Waktu 30 Juni 2027
















Mina Indonesia
Mina Arabic