Tolak Perusahaan Terafiliasi Israel, AWG Serukan Pemerintah Cabut Izin PT Ormat Geothermal dan Velox Indonesia

Jakarta, MINA – Organisasi pergerakan untuk pembebasan Masjid Al Aqsa dan Palestina, Aqsa Working Group (AWG) menolak dengan tegas keberadaan PT. Ormat Geothermal Indonesia di Maluku Utara dan PT. Volex Indonesia di Kepulauan Riau karena dinilai terafiliasi dengan Zionis Israel.

Dalam pernyataan sikap bernomor 53/B4/SPn/PS-HQ/AWG/IX/1447 yang diterima MINA pada Rabu (18/2), Ketua Presidium AWG Muhammad Anshorullah mengatakan, langkah tersebut sebagai kebijakan yang bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi serta arah politik luar negeri Indonesia yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Kebijakan itu juga dinilai bertentangan dengan janji politik Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita; Visi, Misi dan Program dan penjelasannya yang disampaikan pada kampanye pemilihan presiden tahun 2024.

“Pada halaman 9, Presiden berjanji akan membangun ekonomi Indonesia berdasarkan Paham Ekonomi Pancasila yang terdiri dari 5 prinsip. Pada prinsip nomor 2 disebutkan; ekonomi yang junjung tinggi kemanusiaan,” ujar Anshorullah.

Maka dari itu, tambahnya, pemberian izin investasi dan operasional untuk dua korporasi itu bertentangan dengan prinsip ekonomi yang menjunjung tinggi kemanusiaan.

“Selain itu dapat diartikan sebagai langkah hipokrit; melawan penjajahan Zionis Israel di satu sisi, tetapi sambil memfasilitasi ekonomi Zionis Israel yang (sebagian atau seluruh keuntungannya) dipakai untuk memperkuat penjajahan mereka di Palestina,” tulis AWG.

Anshorullah mengatakan, izin operasi yang diberikan kepada PT. Ormat Geothermal Indonesia dan PT. Velox Indonesia dapat diartikan juga bahwa Indonesia terlibat (complicit) dalam penjajahan Zionis Israel di Palestina bahkan genosida yang mereka lakukan di Gaza.

“Dalam konteks tersebut, setiap kebijakan nasional yang memberi ruang kepada entitas terafiliasi Zionis Israel berisiko ditafsirkan sebagai bentuk inkonsistensi moral, politik, dan ekonomi Pancasila,” tegasnya.

Berikut poin-poin pernyataan sikap AWG menolak izin operasional perusahaan terafiliasi Zionis Israel di Indonesia:

Pertama. Menolak secara tegas dan tanpa kompromi setiap pemberian izin operasional kepada perusahaan yang terafiliasi Zionis Israel di Indonesia karena bertentangan dengan prinsip anti-penjajahan, merusak konsistensi diplomasi Indonesia, serta berpotensi melemahkan kredibilitas internasional bangsa.

Kedua. Mendesak pemerintah segera mencabut dan membatalkan seluruh izin yang telah diberikan kepada entitas terafiliasi Zionis Israel, termasuk proyek PT Ormat Geothermal Indonesia di Halmahera, Maluku Utara dan PT Volex Indonesia di Kepulauan Riau yang terhubung dengan jaringan bisnis global milik tokoh yang dikenal memiliki relasi historis dan finansial dengan gerakan Zionis.

Ketiga. Menuntut konsistensi kebijakan negara agar prinsip politik luar negeri Indonesia yang menjunjung keadilan global tidak dikompromikan oleh kebijakan ekonomi jangka pendek yang dapat menimbulkan kontradiksi strategis dan kerugian reputasional.

Keempat. Mendorong pemerintah memprioritaskan mitra investasi alternatif yang memiliki rekam jejak etis, transparan, serta tidak memiliki keterkaitan dengan konflik kemanusiaan, sehingga pembangunan nasional tetap berjalan tanpa mengorbankan integritas moral bangsa.

Kelima. Memperingatkan potensi dampak lingkungan dan sosial jangka panjang dari ekspansi proyek industri besar di wilayah sensitif seperti Halmahera, termasuk risiko pencemaran air, kerusakan ekosistem, gangguan terhadap masyarakat lokal, serta konflik akibat minimnya transparansi.

Keenam. Mengajak masyarakat sipil memperkuat pengawasan publik terhadap seluruh kebijakan strategis negara agar tetap berpihak pada keadilan, kemanusiaan, keberlanjutan lingkungan, serta kepentingan nasional.

Ketujuh. Menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan prinsip permanen bangsa Indonesia berdasarkan UUD 1945, bukan sikap pragmatis situasional, sehingga seluruh kebijakan negara wajib mencerminkan komitmen tersebut secara nyata dalam praktik diplomasi politik maupun ekonomi.[]

Mi’raj News Agency (MINA)