Paris, MINA – Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pelarangan demonstrasi selain yang diselenggarakan oleh serikat pekerja dalam beberapa hari ke depan. Kebijakan itu diambil setelah gelombang protes biaya hidup berujung kerusuhan di sejumlah kota.
Macron menyampaikan hal tersebut usai rapat Dewan Keamanan, Kamis (22/10/2026) waktu setempat. Ia menyebut pejabat prefektur akan menolak permohonan aksi dari kelompok yang dinilai tidak memiliki legitimasi, khususnya untuk Sabtu (24/10) besok.
Menurut Macron, aksi yang diajukan serikat pekerja tetap diperbolehkan dan dapat dialihkan ke rute alternatif demi melindungi tempat usaha dan bangunan publik. Le Monde melaporkan, Jumat (23/10).
Ia juga mengakui adanya kekurangan antisipasi dan unsur kejutan saat demonstrasi nasional pekan lalu. Macron menuding kelompok sayap kiri jauh yang terorganisasi berada di balik kerusuhan dan menyebut penyelidikan lebih mendalam sedang berjalan.
Baca Juga: Wapres AS: Perundingan dengan Iran Ada Kemajuan, Tapi Belum Deal
Aksi pada 17 Oktober itu diikuti lebih dari setengah juta orang, namun diwarnai penjarahan, pembakaran, dan perusakan fasilitas pemerintah di berbagai kota.
Sejumlah wilayah, termasuk kawasan Place de la République dan Les Halles di Paris serta bagian pusat Lyon, sempat diberlakukan jam malam. Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengakui polisi sempat kehilangan kendali saat kerusuhan terjadi.
Menjelang demonstrasi besar pada Sabtu, pemerintah akan menggelar rapat Dewan Pertahanan pada Jumat (23/10) guna memastikan kesiapan menghadapi situasi keamanan. Pengamanan juga akan diperkuat dengan pengerahan personel militer Sentinelle serta unit elite kepolisian dan gendarmerie. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: PBB: 300.000 Warga Yaman Mengungsi, Taiz Terisolasi
















Mina Indonesia
Mina Arabic