PBB: MASALAH UTAMA ROHINGYA KEWARGANEGARAAN

Rakhine, 20 Dzulqa’dah 1435/15 September 2014 (MINA) – Direktur Program Pembangunan PBB untuk kawasan Asia Pasifik, Haoliang Xu, mengatakan masalah utama yang dihadapi warga Rohingya adalah tidak adanya pengakuan kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar.

“Dalam pandangan saya, cara terbaik mengatasi masalah warga Rohingya  adalah memberikan status kewarganegaraan Myanmar,” kata Xu.

Mi’raj Islamic News Agency (MINA) yang mengutip Rohingya News Agency melaporkan,  dengan mengembalikan hak-hak kewarganegaraan mereka, masalah selesai dan semua orang bisa fokus pada pengembangan kehidupan dan negara yang lebih baik.

“Kami tidak melihat adanya peningkatan yang signifikan dalam penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah”, ujar Xu. Menurutnya, PBB tidak melihat alasan penting ataupun masalah fatal yang menjadikan kewarganegaraan Muslim Myanmar tertolak. “Soal penolakan kewarganegaraan inilah yang merupakan inti masalah yang menimpa muslim Rohingya”, katanya.

Muslim Rohingya kehilangan hak kewarganegaraannya sejak 1982 atas tindakan dari rezim militer Myanmar.

Dalam kunjungannya selama sepekan ke Myanmar sejak Jum’at lalu, ia bertemu dengan Direktur UNOCHA, pejabat senior Naypyidaw dan para pejabat pemerintah lainnya.

Dalam pidato Juli lalu, pelapor khusus PBB mengenai hak asasi manusia di Myanmar, Yanghee Lee, menganggap hal itu merupakan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional dan tidak sejalan dengan standar internasional.

Direktur Pengawas Hak Asasi Manusia (HRW) untuk Asia, Phil Robertson mengatakan, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan guna memperbaiki kondisi HAM bagi Muslim Rohingya agar hak-hak kebebasan hidup mereka kembali diberikan.

Meski Pemerintah Myanmar telah melakukan proses verifikasi nasional untuk pendaftaran kewarganegaraan, tapi seorang aktivis dan Direktur Proyek Arakan Chris Lewa mengatakan, hampir setiap hari selalu terjadi penangkapan serta pelecehan kepada muslim Rohingya.

“Tidak ada kemajuan apapun,” katanya. “Bahkan, kemungkinan kedepannya akan menjadi lebih buruk. Sebab penguasa setempat telah menggunakan taktik terbaru dengan  memaksa komunitas muslim keluar dari daerah itu”, ujarnya.

Para pengamat memprediksi, masalah pertikaian etnis tetap akan terjadi hingga 2015 dan pada saat pemilihan umum nasional,  dikhawatirkan memicu kekerasan lebih luas. (T/P004/R03)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)