Jakarta, MINA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberi sanksi bagi kepala daerah maupun penjabat (Pj) yang terlibat dalam permainan judi online.
Tito mengaku belum menerima informasi resmi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai kepala daerah yang terlibat judi online, pihaknya hanya mendengar informasi tersebut dari awak media, sehingga tidak mengetahui jumlahnya.
“Saya baru dengar barusan, benar atau tidak, beberapa kepala daerah. Saya tidak tahu apakah (kepala daerah) definitif atau Pj,” kata Tito di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6).
Tito menuturkan akan meminta data kepada PPATK mengenai keterlibatan kepala daerah dalam judi online.
Baca Juga: Disparbud Jepara Ajari Siswa Seni Ukir di Museum RA Kartini
“Kalau memang ada dan kami diberi datanya, saya akan meminta kepada jajaran inspektorat, Irjen Kemendagri untuk melakukan klarifikasi,” ujarnya.
Dia menegaskan, Kemendagri akan memberikan sanksi jika ada kepala daerah yang terbukti terlibat.
“Kalau ternyata itu betul terkait judi online, ya bisa kita berikan peringatan kalau mungkin satu kali jumlah kecil kita beli peringatan bisa lisan bisa tertulis, atau mungkin sanksi-sanksi lain,” ucap Tito.
Tito memastikan akan mencopot Pj kepala daerah yang terlibat tergantung kategori seberapa sering dia terlibat.
Baca Juga: BPS Saudi: Sebanyak 1,8 Juta Jamaah Haji 2024, 63% dari Asia
“Tetapi kalau definitif, bisa kita berikan sanksi tertulis yang hasil Pilkada 270 tadi, tapi kalau memang klarifikasi sudah dilaksanakan dan buktinya benar, maka bisa saja kita nanti akan sampaikan kepada publik dan ingat risikonya ini mau Pilkada ya,” katanya.
Mi’raj News Agency (MINA)
MINA Arabic
MINA PH