Malaysia Kaji Penerapan WFH Bagi Pegawai Pemerintah untuk Hemat Energi

Kuala Lumpur, MINA – Pemerintah Malaysia tengah mengkaji kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi pegawai negeri sebagai upaya menghemat konsumsi energi negara.

Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah strategis Kuala Lumpur dalam menanggapi dinamika global yang memengaruhi harga energi dan mobilitas kerja. Bernama melaporkan, Sabtu (14/3).

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, ketika menyampaikan rencana evaluasi tersebut, menjelaskan bahwa kajian WFH dilaksanakan setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk efisiensi penggunaan bahan bakar serta produktivitas kerja.

Pemerintah menyatakan ingin menyeimbangkan kebutuhan operasional sektor publik dengan tuntutan situasi global yang menuntut efisiensi energi.

Baca Juga: Presiden Nigeria Tinubu Masuki Ka’bah dan Shalat di Dalamnya

Kajian tersebut mencakup analisis dampak WFH terhadap kinerja pegawai, layanan publik, hingga kebutuhan infrastruktur digital yang mumpuni untuk mendukung aktivitas jarak jauh. Beberapa kementerian di Malaysia telah diminta menyiapkan studi terkait kesiapan organisasi dalam menjalankan model kerja fleksibel ini. (thestar.com.my)

Langkah Malaysia ini sejajar dengan tren global yang semakin banyak negara mempertimbangkan atau telah menerapkan kebijakan kerja jarak jauh, khususnya setelah pandemi COVID‑19.

Di beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia, kebijakan WFH sebelumnya dijalankan untuk berbagai tujuan, seperti pengurangan tekanan transportasi, penurunan emisi karbon, dan efisiensi biaya operasional kantor pemerintah.

Menurut pengamat kebijakan publik, implementasi kerja dari rumah secara permanen bagi pegawai pemerintah memiliki sejumlah peluang dan tantangan. Di satu sisi, WFH bisa mengurangi kebutuhan energi, mengurangi kemacetan, dan memperbaiki keseimbangan kehidupan kerja.

Baca Juga: Prodi Bahasa Indonesia di Universitas Al-Azhar Diminati 600 Mahasiswa

Namun di sisi lain, perlu ada mekanisme evaluasi kinerja yang adaptif dan teknologi informasi yang kuat untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

Meski Malaysia tengah mengkaji kebijakan tersebut, pemerintah belum mengeluarkan jadwal final atau kepastian waktu pelaksanaan.

Otoritas setempat memastikan bahwa setiap kebijakan perubahan sistem kerja akan dilakukan bertahap dan melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan demi memastikan kesiapan infrastruktur dan penerimaan masyarakat. []