Kekeringan di Kalsel Meluas, 6.691 Hektare Lahan Padi Terdampak

Banjarmasin, MINA – Dampak musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mulai dirasakan sektor pertanian. Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat sebanyak 6.691 hektare lahan padi terdampak kekeringan hingga akhir Juli 2026. Sebagian kecil di antaranya bahkan telah mengalami puso atau gagal panen.

Kepala BPTPH Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni, baru-baru ini mengatakan pemerintah daerah terus mengintensifkan upaya pendampingan kepada petani agar dampak kekeringan tidak semakin meluas.

Pendampingan dilakukan melalui petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang bertugas memantau kondisi pertanaman sekaligus memberikan langkah-langkah mitigasi di lapangan.

Menurut Lestari, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026 dan berpotensi memanjang akibat pengaruh fenomena El Niño.

“Petugas kami terus berada di lapangan untuk melakukan pengawalan terhadap kondisi pertanaman, baik dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan maupun mitigasi dampak perubahan iklim,” ujarnya.

Berdasarkan data BPTPH per 31 Juli 2026, luas lahan padi yang terdampak kekeringan mencapai 6.691 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 hektare telah mengalami puso atau gagal panen. Sementara itu, pada komoditas jagung tercatat 5,5 hektare lahan terdampak kekeringan, namun belum ditemukan laporan tanaman yang mengalami puso.

Kabupaten Tanah Laut menjadi daerah dengan dampak kekeringan paling luas, yakni mencapai 3.383 hektare. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Barito Kuala dengan 1.919 hektare, disusul Kabupaten Banjar seluas 622 hektare dan Kabupaten Tanah Bumbu sekitar 446 hektare.

Adapun lahan yang mengalami puso tersebar di Kabupaten Barito Kuala seluas satu hektare dan Kota Banjarbaru sekitar 0,3 hektare. Meski luas puso masih relatif kecil dibanding total areal terdampak, pemerintah mengingatkan kondisi tersebut dapat berubah apabila kemarau terus berlanjut tanpa adanya hujan yang cukup.

Lestari mengatakan tingginya suhu udara dalam beberapa pekan terakhir membuat risiko kekeringan masih sangat tinggi. Karena itu, pihaknya memperkirakan luas lahan terdampak berpotensi terus bertambah apabila curah hujan belum meningkat dalam waktu dekat.

Sebagai langkah antisipasi, seluruh petugas POPT telah diinstruksikan untuk memantau kondisi sumber-sumber air di kawasan pertanian. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan di masing-masing daerah.

Selain itu, BPTPH juga memperkuat koordinasi dengan dinas pertanian kabupaten/kota dan Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengoptimalkan distribusi air melalui sistem pompanisasi. Upaya ini diharapkan mampu mempertahankan pasokan air ke lahan-lahan yang masih memiliki potensi diselamatkan.

Khusus di wilayah pertanian pasang surut seperti Kabupaten Barito Kuala, pemerintah mendorong pemanfaatan sumur pertanian sebagai alternatif sumber air. Langkah tersebut dipilih karena sebagian sumber air permukaan memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi sehingga kurang optimal digunakan untuk irigasi.

Di sisi lain, pemerintah juga mengusulkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan sebagai salah satu upaya mengurangi dampak kekeringan, terutama di wilayah yang mengalami penurunan debit air secara signifikan.

Dampak kemarau tidak hanya dirasakan pada areal tanam, tetapi juga pada lahan persemaian padi. Hingga akhir Juli 2026, tercatat sekitar 275 kilogram benih persemaian terdampak kekeringan, dengan sekitar 125 kilogram di antaranya mengalami puso.

Kabupaten Tanah Bumbu menjadi daerah dengan persemaian terdampak paling luas, yakni sekitar 150 kilogram. Sementara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seluruh 125 kilogram persemaian yang terdampak dilaporkan mengalami puso. []

Mi’raj News Agency (MINA)