Anggota Parlemen Uni Eropa Desak Komite Etik FIFA Selidiki Infantino

Zurich, MINA – Puluhan anggota Parlemen Uni Eropa mendesak Komite Etik FIFA untuk menyelidiki Presiden FIFA, Gianni Infantino terkait dugaan pelanggaran etika dalam pengambilan keputusan selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026.

Desakan itu muncul setelah kontroversi pencabutan sanksi kartu merah terhadap penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun yang dinilai sarat campur tangan politik.

Dalam surat yang ditujukan kepada FIFA, para legislator mempertanyakan keputusan yang membatalkan hukuman larangan bermain terhadap Balogun, sehingga pemain tersebut dapat kembali tampil pada pertandingan berikutnya.

Mereka menilai keputusan itu berpotensi mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi dasar penyelenggaraan kompetisi sepak bola internasional. Al-Jazeera melaporkan, Kamis (9/7).

Baca Juga: Megawati Hangestri Tampil Buruk, IBK Altos Tekuk Hyundai Hillstate 3-0

Sejumlah anggota Parlemen Uni Eropa, di antaranya Barry Andrews, Lara Wolters, dan Niels Fuglsang, menilai perubahan penerapan aturan di tengah turnamen merupakan preseden yang berbahaya bagi kredibilitas FIFA.

Mereka juga menyoroti dugaan adanya tekanan politik dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap Infantino sebelum keputusan pencabutan sanksi diumumkan. Hingga kini, sedikitnya 35 anggota parlemen telah menyatakan dukungan terhadap permintaan penyelidikan tersebut.

Selain kasus Balogun, para legislator juga meminta Komite Etik FIFA menyelidiki dugaan pelanggaran prinsip netralitas politik oleh Infantino, termasuk terkait pemberian penghargaan FIFA Peace Prize kepada Presiden Trump.

Mereka menegaskan bahwa Statuta FIFA mewajibkan organisasi tersebut tetap independen dari kepentingan politik agar integritas sepak bola dunia tetap terjaga.

Baca Juga: Pakhtakor vs Al-Nassr: 2-6, Tuan Rumah Dibantai

Menanggapi kontroversi tersebut, FIFA menyatakan bahwa pencabutan hukuman Balogun merupakan keputusan Komite Disiplin FIFA, bukan keputusan pribadi Presiden FIFA.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum meredakan kritik dari sejumlah pihak yang menilai transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan di tubuh FIFA perlu diuji melalui penyelidikan independen.

Kasus ini menambah daftar tantangan yang dihadapi FIFA dalam menjaga kredibilitas penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Pengamat olahraga menilai, apabila dugaan campur tangan politik tidak ditangani secara terbuka, kepercayaan publik terhadap independensi FIFA dapat terus tergerus.

Di tengah sorotan dunia terhadap turnamen sepak bola terbesar tersebut, langkah Komite Etik FIFA dalam merespons desakan parlemen Eropa diperkirakan akan menjadi perhatian komunitas sepak bola internasional.

Baca Juga: Pakhtakor vs Al-Nassr: 1-3 pada Babak Pertama, Joao Felix Brace

Mi’raj News Agency (MINA)