AS Minta Pelucutan Senjata Hamas dengan Imbalan Penarikan Pasukan Israel dan Rekonstruksi

Kairo, MINA – Sumber informasi mengungkapkan bahwa Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), yang dipimpin Presiden AS Donald Trump, mengajukan proposal tertulis resmi kepada gerakan Hamas yang menguraikan mekanisme terperinci bagi gerakan untuk melucuti persenjataan militernya.

Sumber mengklarifikasi bahwa proposal tersebut disampaikan dalam serangkaian pertemuan intensif yang diadakan di ibukota Mesir, Kairo, pekan lalu. Jaridah al-Quds melaporkan, Ahad (22/3).

AS beralasan tawaran itu sebagai bagian dari upaya Washington untuk memberlakukan pengaturan keamanan baru di Jalur Gaza.

Nikolay Mladenov, Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza, bersama dengan Ariyeh Lightstone, Asisten Utusan Khusus untuk Presiden AS Steve Witkoff, berpartisipasi dalam pembicaraan tingkat tinggi tersebut.

Langkah itu datang sebagai bagian dari rencana Trump yang lebih luas untuk Jalur Gaza, yang bertujuan untuk mengakhiri manifestasi bersenjata dengan imbalan jaminan internasional penarikan pasukan pendudukan Israel dan dimulainya operasi rekonstruksi ekstensif untuk daerah yang hancur.

Rencana yang diusulkan menetapkan menukar kehadiran militer faksi-faksi Palestina dengan jadwal untuk penarikan Israel yang komprehensif dari Jalur Gaza, dan segera memulai pemulihan infrastruktur yang rusak.

Menurut sumber, kesepahaman ini telah menerima persetujuan awal dari pihak-pihak terkait Oktober lalu, tetapi rincian prosedural perlucutan senjata tetap menjadi titik sulit yang paling menonjol dalam negosiasi.

Sementara itu, Nikolay Mladenov mengatakan bahwa upaya intensif saat ini sedang berlangsung untuk mengamankan pengiriman bantuan segera kepada penduduk Jalur Gaza yang menderita akibat perang yang sedang berlangsung.

Dalam pernyataan baru-baru ini, ia mengindikasikan adanya kerangka kerja konsensual di antara mediator yang dapat membuka jalan untuk memajukan proses rekonstruksi, asalkan keputusan tegas dibuat mengenai file keamanan dan pengendalian senjata.

Mladenov menekankan dalam sebuah pesan pada kesempatan Idul Fitri bahwa opsi yang disajikan kepada kepemimpinan Palestina jelas dan tegas: pengabaian senjata sepenuhnya oleh Hamas dan semua faksi bersenjata. Dia menambahkan bahwa langkah tersebut adalah jalan wajib untuk mencapai stabilitas dan memenuhi aspirasi rakyat Palestina untuk hidup dalam keamanan jauh dari siklus konflik bersenjata.

Sebaliknya, gerakan Hamas mengadopsi sikap hati-hati terhadap proposal tersebut, setelah sebelumnya menegaskan bahwa setiap implementasi rencana tersebut membutuhkan negosiasi yang sulit dan kompleks yang menjamin hak-hak rakyat Palestina.

Musa Abu Marzouk, seorang pemimpin dalam gerakan tersebut, telah mengklarifikasi bahwa formula yang beredar mengenai senjata berkisar antara pembekuan dan perlucutan senjata, menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah menghentikan agresi dan melindungi warga sipil.

Pelucutan senjata sepihak sementara senjata pendudukan tetap dibiarkan, hanya akan melemahkan perjuangan rakuyat Palestina, dan semakin menguatkan agresi pendudukan.

Insentif Amerika yang ditawarkan termasuk kemungkinan memberikan amnesti komprehensif kepada anggota gerakan dalam perjanjian akhir yang menetapkan penyerahan semua jenis senjata berat dan ringan, termasuk senjata individu.

Terlepas dari tawaran tersebut, pengamat mengindikasikan bahwa keberhasilan perjanjian pada dasarnya bergantung pada posisi Israel, karena pemerintah pendudukan bersikeras pada perlucutan senjata lengkap dan terverifikasi sebagai syarat untuk setiap penarikan. Pada saat yang sama, pasukan pendudukan masih menguasai secara militer sekitar setengah dari Jalur Gaza, dan tidak menunjukkan indikasi aktual tentang niat mereka untuk mengevakuasi posisi yang telah mereka bercokol selama dua tahun terakhir.

Dalam konteks dukungan keuangan, laporan mengungkapkan bahwa Presiden Trump berhasil mengumpulkan janji keuangan sebesar $ 7 miliar (Rp118 triliun lebih) dari negara-negara donor, termasuk negara-negara Teluk, yang dialokasikan untuk rekonstruksi Gaza.

Namun, keraguan tetap ada tentang aliran dana itu, karena di lapangan, situasi di Jalur Gaza tetap sangat rapuh. Fitambah lagi, pasukan pendudukan Zionis masih terus melanggar daerah pemukiman. Pelanggaran tersebut telah menyebabkan ratusan orang terbunuh dan ribuan orang lainnya terluka, yang memperkuat ketidakpercayaan terhadap janji-janji Dewan Perdamaian (BoP) mengenai keamanan dan penarikan Israel dari wilayah pendudukan.

Statistik resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan jumlah warga Gaza yang gugur sejak awal agresi pada Oktober 2023 melebihi 72.000, sementara sekitar 172.000 warga terluka.

Perang juga telah menyebabkan kehancuran hampir 90% infrastruktur Jalur Gaza, menjadikan file rekonstruksi sebagai alat tawar-menawar politik utama di tangan pihak-pihak internasional. []

Mi’raj News Agency (MINA)