AS Cabut Status Suriah sebagai Negara Sponsor Terorisme

Washington, MINA – Pemerintah Amerika Serikat secara resmi memulai proses pencabutan status Suriah dari daftar negara sponsor terorisme, menandai perubahan besar dalam kebijakan Washington terhadap Damaskus setelah hampir lima dekade negara itu masuk dalam daftar hitam tersebut.

Langkah ini dinilai membuka peluang normalisasi hubungan diplomatik dan pemulihan ekonomi Suriah. Anadolu melaporkan, Jumat (10/7).

Keputusan tersebut diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah bertemu Presiden Suriah Ahmad Al-Sharaa. Pemerintah AS telah mengirimkan pemberitahuan kepada Kongres, yang selanjutnya memiliki waktu 45 hari untuk meninjau keputusan tersebut. Apabila tidak ada penolakan dari parlemen, status Suriah sebagai negara sponsor terorisme akan resmi dicabut.

Suriah dimasukkan ke dalam daftar negara sponsor terorisme oleh Washington sejak 1979. Status itu selama puluhan tahun memicu berbagai sanksi ekonomi dan pembatasan diplomatik yang berdampak besar terhadap investasi, bantuan internasional, serta akses Suriah ke sistem keuangan global.

Baca Juga: Wapres AS: Perundingan dengan Iran Ada Kemajuan, Tapi Belum Deal

Pencabutan status tersebut diperkirakan akan membuka jalan bagi meningkatnya kerja sama ekonomi dan rekonstruksi pascaperang.

Perubahan kebijakan AS tidak terlepas dari dinamika politik di Suriah setelah bergantinya pemerintahan di Damaskus.

Washington menilai pemerintahan baru di bawah Presiden Ahmad Al-Sharaa telah menunjukkan komitmen untuk menstabilkan keamanan nasional dan membangun kembali hubungan dengan negara-negara kawasan maupun Barat.

Sejumlah negara Arab sebelumnya juga telah mulai menormalisasi hubungan dengan Suriah serta menyatakan kesiapan mendukung proses pembangunan kembali negara tersebut.

Baca Juga: PBB: 300.000 Warga Yaman Mengungsi, Taiz Terisolasi

Meski demikian, pencabutan status tersebut diperkirakan tetap menghadapi tantangan politik di dalam negeri Amerika Serikat.

Sejumlah anggota Kongres mencermati rekam jejak pemerintah Suriah, termasuk isu hak asasi manusia, stabilitas keamanan, dan komitmen Damaskus dalam memerangi kelompok-kelompok bersenjata sebelum memberikan persetujuan akhir terhadap kebijakan tersebut.

Langkah Washington mencerminkan perubahan strategi Amerika Serikat di Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat konflik Iran-Israel.

Suriah berpeluang kembali memperluas hubungan diplomatik, menarik investasi asing, serta mempercepat pemulihan ekonomi setelah lebih dari satu dekade dilanda perang berkepanjangan. []

Baca Juga: AS Dilaporkan Serang Pulau Qeshm di Selat Hormuz, Ledakan Terdengar di Pesisir Selatan Iran

Mi’raj News Agency (MINA)