Jakarta, MINA – Pemerintah Denmark menyampaikan keinginan untuk mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS) menyusul meningkatnya ketegangan diplomatik terkait pernyataan Presiden Donald Trump soal keinginannya mengambil alih kendali wilayah Greenland.
Ajakan dialog itu muncul setelah Washington tidak menutup kemungkinan berbagai opsi, termasuk penggunaan kekuatan militer, dalam mengejar ambisinya terhadap pulau strategis di Arktik tersebut. Al Jazeera melaporkan.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio mengonfirmasi akan menemui pejabat Denmark dalam waktu dekat sebagai langkah awal meredakan ketegangan. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan di tengah meningkatnya kritik internasional terhadap retorika Washington yang dinilai mengancam kedaulatan wilayah asing.
Rubio menegaskan bahwa pertemuan itu bukan difokuskan pada pertanyaan soal intervensi atau operasi militer, yang digaungkan oleh beberapa pejabat Gedung Putih, namun lebih pada pembicaraan strategis terkait kepentingan bersama AS dan Denmark di kawasan Arktik.
Baca Juga: Rabi Terkemuka Israel Sebut Lebih Baik Dipimpin Pemerintahan Arab daripada Zionisme
Ia juga menekankan bahwa isu Greenland telah lama menjadi bagian dari kebijakan luar negeri AS.
Sikap Trump yang kembali menyinggung kemungkinan akuisisi Greenland dipandang sebagai langkah yang memicu kekhawatiran luas, bukan hanya di Denmark tetapi juga di negara-negara Eropa lainnya.
Pernyataan Gedung Putih tentang “berbagai opsi” atas masa depan Greenland mempertegas prioritas nasional AS terhadap wilayah tersebut, terutama dalam konteks persaingan geopolitik dengan Rusia dan China di Kutub Utara.
Pemerintah Denmark sendiri telah meminta agar AS menghormati kedaulatan Greenland dan menghentikan retorika yang berpotensi memicu gesekan serius antara kedua negara sekutu dalam NATO.
Baca Juga: Wabah Pes Mengintai Rusia, WHO Ungkap Data Global
Denmark menilai Greenland merupakan bagian tak terpisahkan dari Kerajaan Denmark yang memiliki hak otonomi luas dan keputusan tentang masa depannya harus ditentukan oleh rakyat dan pemerintah setempat.
Isu Greenland menjadi sorotan internasional setelah Trump kembali menegaskan ambisinya terhadap pulau otonom itu, yang memiliki posisi strategis di Arktik dan kaya sumber daya alam.
Sejak awal 2026, retorika tersebut semakin tajam setelah operasi militer AS di Venezuela, yang kemudian dikritik oleh sekutu Eropa sebagai langkah yang merongrong tatanan hukum internasional. Greenland sendiri, meskipun di bawah kedaulatan Denmark, memiliki pemerintahan sendiri yang menolak gagasan pemindahan kedaulatan kepada negara lain. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: EPAL Catat 68.000 Lebih Aksi Pro-Palestina di Eropa dalam Tiga Tahun
















Mina Indonesia
Mina Arabic