Senat AS Gagalkan Resolusi Penyelidikan Kematian 9 Warga AS di Tepi Barat

Washington, MINA — Senat Amerika Serikat (AS) menggagalkan resolusi yang akan mewajibkan pemerintahan Presiden Donald Trump melaporkan pembunuhan sembilan warga negara AS di Tepi Barat yang diduduki serta perlakuan terhadap anak-anak Palestina dalam tahanan militer Zionis Israel.

Resolusi tersebut gagal disahkan dalam pemungutan suara 47-53 pada Selasa (30/9), dengan mayoritas senator memilih berdasarkan garis partai.

Resolusi itu diajukan Senator Chris Van Hollen, anggota Partai Demokrat dari Maryland.

Dalam resolusinya, Van Hollen menyoroti apa yang disebutnya sebagai “kurangnya akuntabilitas” dari pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta “ketidakmampuan mengamankan keadilan” dari pemerintah AS.

Baca Juga: Raja Yordania: Ambisi Ekspansionis Israel Ancaman Terbesar Masa Depan Kawasan

Senator John Fetterman dari Pennsylvania menjadi satu-satunya anggota Demokrat yang menolak melanjutkan resolusi tersebut.

Sementara Senator Rand Paul dari Kentucky menjadi satu-satunya anggota Partai Republik yang bergabung dengan Demokrat untuk mendukungnya.

Van Hollen menggunakan ketentuan dalam Foreign Assistance Act 1961 yang memungkinkan anggota Kongres meminta Departemen Luar Negeri AS menyampaikan laporan resmi mengenai praktik hak asasi manusia suatu negara yang menerima bantuan keamanan AS.

Setelah pemungutan suara, Van Hollen mengatakan akan terus mendorong upaya untuk mendapatkan pertanggungjawaban.

Baca Juga: Knesset Baru Israel akan Gelar Sidang Perdana 10 November

“Sebanyak 47 senator mendukung resolusi saya untuk meminta pertanggungjawaban atas sembilan warga Amerika yang terbunuh di Tepi Barat dan warga Palestina yang menghadapi ketidakadilan setiap hari,” tulis Van Hollen melalui X.

Ia mengatakan dukungan tersebut merupakan jumlah terbesar yang pernah diperoleh dalam upaya tersebut.

“Partai Republik menghalangi kami, tetapi kami tidak akan berhenti sampai mendapatkan keadilan,” ujarnya.[]

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Ukraina Catat 292 WNI Diduga Bergabung dengan Militer Rusia