DIRJEN PHU EVALUASI PEMBERANGKATAN HAJI GELOMBANG PERTAMA

Foto : Kemenag
Foto :

Jakarta, 19 Dzulqa’dah 1435/14 September 2014 (MINA)– Kementerian Agama melalui Dirjen Penylenggaraan Haji dan Umrah (PHU) melakukan evaluasi Operasional pemberangkatan jamaah haji Indonesia gelombang pertama yang memasuki tahap akhir pada hari Ahad (14/9) ini.

Mulai Senin (15/09) besok, akan dimulai fase operasional pemberangkatan jamaah haji gelombang dua. Nanti setibanya di Jeddah, para jamaah akan langsung diberangkatkan ke Makkah.

Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang  diakses pada pukul 07.00 WIB,  sebanyak 73.676 jamaah yang terbagi dalam 176 kloter dan 880 petugas sudah diberangkatkan ke Arab Saudi.

Dari jumlah itu, 1 kloter (366 jamaah) berada di Jeddah, 2 kloter dalam perjalanan Jeddah – Madinah, 122 kloter (51.351 jamaah)  di Madinah, 1 kloter dalam perjalanan Madinah ke Makkah, 45 kloter (18.750 jamaah) sudah berada di Makkah, serta 10 orang jamaah wafat.

Secara umum, proses pemberangkatan jamaah haji gelombang pertama berjalan dengan lancar, baik pada proses pemberangkatan jamaah dari Embarkasi ke Bandara di Tanah Air, penerbangan dari Tanah Air ke Jeddah, pemberangkatan jamaah dari Jeddah ke Madinah, maupun pergerakan jamaah dari Madinah ke Makkah.

“Secara umum berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang dijadwalkan,” demikian penegasan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Abdul Djamil ketika dimintai tanggapannya terkait evaluasi pemberangkatan jamaah haji 1435H gelombang pertama, Ahad (14/09) pagi.

Namun demikian, Abdul Djamil mengakui bahwa ada peristiwa yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Majmu’ah (organizer) yang menempatkan sebagian jamaah haji Indonesia di luar Markaziyah (jarak maksimal 650 meter dari Masjid Nabawi) sebagaimana yang disepakati dalam kontrak.

“Ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana, yaitu mengenai penempatan jamaah haji di luar markaziah, karena majmu’ah  tidak konsisten dengan kontrak yang telah ditetapkan sehingga ada yang ditempatkan di luar markaziah. Ini di luar perjanjian kita,” tegas Abdul Djamil.

Abdul Djamil yang juga Pgs. Dirjen Bimas Islam ini menegaskan bahwa sedari awal pihaknya sudah menolak penempatan jamaah haji Indonesia di luar markaziyah. Bahkan, hal itu sudah ditegaskan dengan jelas sejak proses negosiasi kontrak perumahan yang dilakukan sebelum masa operasional haji dan itu sudah disepakati bersama.

“Sejak awal mereka meminta, kita tolak. Teman-teman di bagian perumahan sudah cukup maksimal untuk bernegosiasi. Saya sendiri mengikuti dari awal sejak negosiasi. Saya tungguin juga proses negosiasi itu,” terang Abdul Djamil, seperti yang dilaporkan laman Kemenag.

Sayang, lanjut Abdul Djamil, pada saat jamaah mau datang, pihak majmuah secara sepihak meminta  untuk menempatkkan jamaah haji Indonesia di luar markaziah. Dikatakan Abdul Djamil bahwa tim Ditjen PHU tetap bertahan untuk menolak, tapi situasi di lapangan memang tidak memungkinkan.

“Kita bertahan, tapi dalam situasi seperti itu memang tidak mungkin,” ucapnya.

Majmu’ah di antaranya beralasan bahwa  tasyrih (rekomendasi dari penguasa Madinah) belum keluar karena menurut info mereka  rekomendasi itu sekarang dikeluarkan dengan ekstra hati-hati oleh Pemerintah Madinah disebabkan  pernah terjadi nya kebakaran di Hotel Isyraqiyah  Madinah pada tahun lalu. Namun demikian, Abdul Djamil meminta agar tim perumahan tidak menerima begitu saja alasan meraka.

“Kita tidak menerima begitu saja. Saya bilang jangan menerima begitu saja,” kata Abdul Djamil.

Mantan Rektor IAIN Walisongo Semarang ini meminta untuk jamaah yang diberangkatkan pada fase gelombang kedua nanti, tidak ada lagi jamaah yang ditempatkan  di luar Markaziyah. (T/P010/R11)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Comments: 0