Dubes Uni Eropa Sarankan Konflik Ukraina-Rusia Dibahas di Forum P20

Jakarta, MINA – Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket menyarankan agar konflik Ukraina dengan Rusia nantinya dapat ikut dibahas bersama dalam forum P20.

Pernyataan Dubes Piket disampaikan saat bertemu Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5).

“Kalau di P20 rasanya kita lebih kepada ekonomi ya (pembahasannya), tetapi secara khusus dari Pak Vincent meminta agar juga masalah konflik Rusia-Ukraina itu bisa kita bawa di P20, karena ini mempengaruhi hajat hidup orang banyak, di Eropa hampir sama jumlahnya dengan ASEAN 800 jutaan, kita 600 jutaan,” jelas Hafisz usai pertemuan dengan Dubes Piket.

Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal strategis terkait hubungan bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa. Termasuk mengenai perkembangan politik, ekonomi dan keamanan yang terjadi saat ini di Eropa.

Hafisz menjelaskan, dalam konflik yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia, Indonesia dan Uni Eropa memiliki pandangan yang sama, yakni menginginkan penghentian perang tersebut.

Sementara P20 yang merupakan forum parlemen negara-negara G20 diselenggarakan dalam satu rangkaian KTT G20 yang digelar Pemerintah. Indonesia menerima tongkat estafet Presidensi G20 dari Italia pada akhir Oktober 2021 lalu.

Untuk gelaran P20 sendiri, Indonesia mengambil tema ‘Peran Parlemen dalam Mendorong Pertumbuhan yang Lebih Tinggi dan Masyarakat yang Sehat’. Usulan agenda utama P20 di Indonesia adalah membahas pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, kesehatan, pemberdayaan manusia dan peningkatan kapasitas.

Dari segi ekonomi, politisi PAN itu menambahkan, perang Ukraina-Rusia telah menyebabkan Eropa mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Padahal setiap manusia, tambah Hafisz, berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan akses makanan dan minuman yang mudah.

“Bahkan World Bank sudah mengoreksi pertumbuhan ekonomi 1 persen lebih. Ini merupakan persoalan bagi mereka di mana sumber-sumber energi (harganya) naik tinggi, makanan gandum juga naik tinggi. Gas juga mengalami penyetopan ekspor. Ini tentu saja melanggar konvensi bahwa semua rakyat itu berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan juga mendapat akses makanan dan minuman,” tambah Anggota Komisi XI DPR RI ini lebih lanjut.

Selain membahas perkembangan politik, ekonomi dan keamanan yang terjadi di Eropa, Hafisz dan Vincent juga membahas mengenai kebijakan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya yang akhirnya dibuka kembali Presiden Joko Widodo pada Senin (23/5) mendatang, setelah sejak 28 April 2022 sempat dihentikan.

Dalam hal ini, Hafisz menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang seasonal yang dibuat guna menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri.

“Jadi kita enggak bisa memandang hanya satu dua sudut pandang, tapi kita juga bergaul dengan negara sahabat, kita juga memberikan kemudahan akses tersebut. Saya kira ini suatu kerjasama yang baik ya suatu saat kita akan mengalami persoalan yang sama mereka pun akan bisa membantu kita, sehingga kesetaraan ini akan kita kedepankan,” sebutnya.

Terakhir, legislator dapil Sumatera Selatan I ini juga menyinggung tentang adanya salah satu anggota parlemen Eropa yang sempat melontarkan statement yang dinilai menyudutkan Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Vincent mengatakan bahwa statement tersebut merupakan statement pribadi, dan bukan dari parlemen Eropa.

Untuk itu, Hafisz meminta Vincent untuk membantu mengklarifikasi hal tersebut, agar tidak mengganggu kerja sama yang terjadi selama ini antara Indonesia dengan Uni Eropa.

“Karena itu hanya statement pribadi, saya kira enggak akan berdampak, kita baru bisa membahas ketika itu memang di komunikan resmi. Kalau ini nggak komunikan resmi maka enggak ada what’s the point yang dibahas karena memang nggak ada saluran resmi. Maka dari itu kita sampaikan Pak Vincent tolong hal ini juga diklasifikasikan di sana,” pungkasnya. (R/R1/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)