Harga BBM Naik, Pemprov DKI Pastikan Tarif Angkutan Umum Tetap

Jakarta, MINA – Mengantisipasi dampak kenaikan BBM, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan jaring pengaman sosial dan memastikan tarif angkutan umum tetap, tidak mengalami kenaikan.

Hal itu disampaikan dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya, yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria,
di Balai Kota, Jumat malam (9/9).

Anies menjelaskan, gejolak ekonomi dunia telah berdampak kepada Indonesia yang mengakibatkan keluarnya kebijakan penyesuaian harga BBM.

“Kita menyaksikan bahwa gejolak dunia mulai berdampak pada Indonesia. Ketika itu, Pemerintah mencoba menahan gejolak tersebut. Tetapi semua itu ada waktunya, ada batas anggarannya. Sehingga gejala ini terus diperhatikan sejak quarter pertama, lalu kini masuk quarter ketiga, tekanannya makin besar dan tak ada pilihan, kecuali melakukan penyesuaian harga salah satunya harga BBM,” ujarnya.

Ia mengatakan, tarif transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI tidak berubah atau tidak naik, karena dampak dari kenaikan tersebut akan diserap oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mengucurkan Rp62,1 miliar sebagai tambahan PSO untuk Transjakarta dan Rp4,255 miliar untuk angkutan laut. Sehingga, harapannya akan membuat pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM.

“Jadi publik yang naik bus TransJakarta (TJ) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan 62,1 untuk TJ dan 4,2 untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif),” kata Anies.

Selain itu, upaya yang dilakukan Pemprov DKI ini juga diharapkan dapat membuat masyarakat untuk bermobilitas menggunakan transportasi umum karena tidak terkena dampak kenaikan BBM.

Dalam rapat itu, Anies juga menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik. Sehingga masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif.

“Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi dimana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial,” ujarnya.

Berikut beberapa rekomendasi antisipasi yang dihasilkan dari rapat tersebut:
1. Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial.
2. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka menjaga stok pangan.
3. Melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan.
4. Memastikan tarif Transjakarta dan moda transportasi MRT dan LRT tidak mengalami
kenaikan.
5. Memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan.
6. Pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan. (R/R7/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)