HRW Prihatin Pemotongan Anggaran PBB untuk Pengungsi Rohingya

Dhaka, MINA – Pengawas hak asasi manusia global, Human Rights Watch (HRW) menyatakan keprihatinannya atas rencana pemotongan anggaran baru-baru ini oleh Program Pangan Dunia (WFP) untuk pengungsi Rohingya di Bangladesh.

“Tanggap Bersama 2022 untuk krisis kemanusiaan Rohingya menerima kurang dari setengah dari US$881 juta yang dibutuhkan untuk tahun ini. Para pengungsi berisiko kekurangan makanan dan kebutuhan pokok lainnya,” kata Meenakshi Ganguly, Direktur Human Rights Watch (HRW) untuk Asia Selatan.

Apalagi, lanjutnya, pemotongan tersebut bertepatan dengan meningkatnya biaya hidup, dan dapat mengurangi daya beli para pengungsi. Anadolu Agency melaporkan, Rabu (22/2/2023).

Pernyataan menambahkan, kekurangan makanan dapat menyebabkan kekerasan lebih lanjut dan kerusuhan di kamp, seiring dengan meningkatnya risiko perdagangan manusia.

Dari pihak WFP menyatakan, lembaganya memang akan memotong anggaran jatah makanan untuk pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh, sebesar 17% mulai 1 Maret menjadi $10 per orang. WFP menjelaskan, hal itu disebabkan penurunan tajam donor pendanaan internasional, sebagai akibat kondisi krisis ekonomi global.

Pemotongan lebih lanjut kemungkinan terjadi pada bulan April, kecuali donor segera memberikan tambahan $125 juta, lanjut laporan.

Pengurangan anggaran akan berdampak serius pada para pengungsi, terutama anak-anak balita, gadis remaja, serta ibu hamil dan menyusui, di kamp-kamp padat Bangladesh, rumah bagi lebih dari 1,2 juta Rohingya.

Sebagian besar pengungsi telah melarikan diri dari penindasan militer di Negara Bagian Rakhine Myanmar pada Agustus 2017.

Sementara itu, para pengungsi Rohingya di kamp darurat Bangladesh dalam surat terbuka kepada otoritas PBB mengatakan, setiap pengurangan tunjangan makanan WFP dapat berdampak serius bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Sahat Zia Hero, seorang pemimpin pemuda Rohingya di kamp tersebut, mengatakan terlepas dari berbagai situasi buruk di seluruh dunia, masalah Rohingya harus tetap diprioritaskan.

“Kami adalah manusia di dunia yang juga memiliki hak untuk bertahan hidup dengan bermartabat dan hak dasar yang minimal,” ujarnya. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)