Dublin, MINA – Irlandia berupaya membangun sikap Eropa yang bersatu dalam menanggapi eskalasi Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk memperluas sanksi terhadap Israel dan para pemukim ilegal, serta melarang produk dan layanan mereka masuk ke pasar Uni Eropa.
Menteri Negara Irlandia untuk Kerja Sama Internasional, Neale Richmond, mengatakan negaranya sedang berupaya menggalang dukungan negara-negara Eropa untuk langkah-langkah ekonomi terkoordinasi sebagai tanggapan atas perluasan permukiman dan tindakan Israel di Tepi Barat. Ia menegaskan serangan-serangan tersebut melibatkan tidak hanya pemerintah Israel, tetapi juga para pemukim.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Richmond mengatakan Irlandia ingin respons Eropa dimulai dengan langkah-langkah ekonomi; ia mencatat bahwa negaranya telah melarang impor produk yang berasal dari permukiman Israel dan berupaya meyakinkan mitra-mitra Eropanya untuk mengambil tindakan serupa.
Ia mengatakan langkah-langkah tersebut bertujuan mengirimkan pesan kepada pemerintah Israel bahwa perluasan permukiman yang terus berlanjut, aneksasi wilayah, dan kekerasan terhadap warga Palestina adalah hal yang tidak dapat diterima.
Baca Juga: Wabah Pes Mengintai Rusia, WHO Ungkap Data Global
Richmond mengatakan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadap individu-individu yang terkait dengan aktivitas permukiman, namun ia menyerukan agar langkah tersebut diperluas hingga mencakup lebih banyak individu dan entitas yang terlibat dalam pelanggaran terhadap warga Palestina.
Irlandia saat ini memegang presidensi Dewan Uni Eropa dan Richmond mengatakan hal ini memberikan kesempatan untuk mendorong sikap Eropa yang lebih tegas. Ia mengatakan Irlandia akan menjadi tuan rumah pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa pekan depan untuk membahas pendudukan Israel di Tepi Barat.
Ia juga menyerukan kepada Uni Eropa untuk berbicara dengan satu suara di forum-forum multilateral, termasuk dengan terus mendukung warga Palestina, mengakui Negara Palestina, dan mengembalikan solusi dua negara ke dalam agenda internasional.
Ia mendesak Uni Eropa untuk menghidupkan kembali sikap terkoordinasi terkait sanksi ekonomi dan sanksi terhadap para pemukim, sembari menegaskan kembali dukungan bagi pembentukan negara Palestina dan kembali ke perbatasan tahun 1967 sebagai landasan untuk mencapai stabilitas kawasan.[]
Baca Juga: EPAL Catat 68.000 Lebih Aksi Pro-Palestina di Eropa dalam Tiga Tahun
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Inggris Ancam Usir 27 Diplomat Israel Usai Penutupan Konsulat di Yerusalem Timur
















Mina Indonesia
Mina Arabic